JAKARTA, Beritalima.com– Desa adalah garda terdepan Indonesia. Karena itu, perlu ada curah pendapat (brainstorming) antara DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendestrans) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Itu dikatakan Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan PKP Kemendes dan Transmigrasi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Dirjen Bina Pemdes Kemendagri di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/2).
RDP yang dipimpin Teras Natarang itu membahas dan mengevaluasi pelaksanaan UU No: 6/2014 tentang Desa dalam rangka perbaikan hal-hal yang terkait masalah desa. “Komite I mendorong peningkatan koordinasi, antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi”, kata Teras.
Selain itu, senator dari Provinsi Kalimantan Tengah ini mendukung peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa. “Kami meminta agar dimaksimalkan sumber keuangan desa dan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan desa di wilayah barat dengan desa di wilayah timur Indonesia”, terang dia.
Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Utara, Marthin Billa mengatakan tentang pentingnya pelatihan aparat desa karena persoalan di desa banyak yang terkendala masalah administrasi. “Sebaiknya yang dikejar bukan hanya penyerapan dana tetapi juga bagaimana tepat sasaran, sehingga perlu ada asistensi”.
Sependapat dengan hal tersebut, Amang Syafrudin, Anggota DPD RI dari Jawa Barat mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk dilibatkan dalam pembinaan desa.
“Akademi desa di era 4.0 ini belum cukup sosialisasi, kalau dari awal desa dianggap negara mini, paling tidak program studi desa bisa dibentuk dan tidak dibatasi untuk aparat desa saja sehingga masyarakat umum mengetahui pespektif desa”, jelas dia.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), rencananya Kemendagri akan mendirikan sekolah desa.
“Dalam waktu dekat kita akan mengundang perguruan tinggi untuk mengembangkan SDM desa. Kita juga sudah melatih sekitar 4.000 camat dari 8.000 camat di Indonesia untuk melakukan pendampingan kepada kepala desa”, ungkapnya.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid menyebutkan hal paling penting dalam evaluasi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut dia, 2015-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) desa turun 1,48 persen dari 4,93 persen pada 2015 menjadi 3,45 persen pada tahun 2019. “Ini menunjukkan ada peningkatan kesempatan kerja, selain itu capaian lain ada penurunan stunting, dan muncul banyak BUMDes untuk pengembangan ekonomi desa”.
Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini mengatakan, saat ini ada konsep desa membangun dan membangun desa dari hulu ke hilir. Contohnya Karanganyar dibantu desa untuk bekerjasama dengan mitra untuk membantu distribusi pemasaran secara online. Target tahun 2024 revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)”.
Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Adriyanto menerangkan Sumatera, Jawa dan Bali yang mempunyai jumlah desa sebesar 61,6 persen dan jumlah penduduk miskin 74,3 persen dari seluruh Indonesia dan mendapatkan dana desa tahun ini Rp 44,1 trilyun atau 61,2 persen.
“Jumlah desa terbanyak ada di wilayah barat Indonesia, tetapi tantangan yang dihadapi di wilayah timur adalah agar bagaimana dana desa bisa cukup. Sekarang formula penyaluran diubah menjadi 40-40-20, untuk memastikan di awal tahun supaya desa membiayai di awal tahun berjalan”, demikian Harlina Sulistyorini. (akhir)
