JAKARTA, Beritalima.com– Anggota DPR RI Komisi VI Hj Nevi Zuairina siap menjebatani pembinaan terhadap pedagang pasar dan pengelola pasar, termasuk melakukan pengawasan dan memastikan konsumen terlindungi sesuai aturan Perundang-undangan.
Hal itu disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asoasiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) di ruang rapat Komisi VI DPR, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir pekan ini.
“Pasar merupakan objek vital dalam pembangunan ekonomi. Namun, di tengah pandemi yang masih berlangsung, para pedagang pasar termasuk profesi yang terkena dampaknya. APPSI dan Asparindo dapat menjadi mediator pedangang pasar dengan Pemerintah dalam menjaga eksistensi pedagang pasar ditengah menurunnya daya beli masyarakat,” tutur Nevi.
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat ini mengatakan, DPR RI dapat menjadi penyambung suara aspirasi dari masyarakat pedagang pasar yang di wadahi melalui APPSI kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan.
Begitu juga Asparindo dapat melakukan komunikasi intensif atau rutin kepada DPR untuk menyampaikan berbagai aspirasi untuk di sampaikan kepada kementerian perdagangan yang merupakan representasi dari Pemerintah.
Pada kesempatan itu, Nevi
juga menyinggung, pentingnya transformasi digital aktivitas jual beli di pasar. Perkembangan teknologi digital membuat aktivitas pasar sudah mulai bergeser ke berbagai platform e-commerce.
Khusus kepada Asparindo, harus memulai secara bertahap mengarahkan para pedagang untuk beraktivitas penjualan melalui daring internet sehingga masuk pada prilaku konsumen yang baru dimana mulai terbiasa bertransaski melalui gadgetnya.
“Saya lihat kios-kios sudah sepi karena hampir semua produk, ada djual orang d berbagai platform itu. Platform driver online dan marketplace dapat menjadi sarana awal untuk mengurangi dampak sepinya penjualan,” kata Nevi.
Wakil rakyat itu turut prihatin, saat ini akibat berbagai PPKM yang telah berlangsung berulang kali, telah mengakibatkan kebangkrutan pedagang pasar hingga 30 persen. Umumnya kebangkrutan di awali tak mampunya para pedagang membayar sewa. Sepinya pembeli ini sudah menjadi fakta nyata yang semestinya para pemangku kebijakan di eksekutif negara ini dapat memberikan solusi.
“Saya berterima kasih dan mengapresiasi APPSI dan Asparindo yang sudah hadir di gedung DPR ini. Upaya ini memang penting di tempuh sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan dampak pandemi yang menimpa para pedagang pasar termasuk pengelola pasarnya.” demikian Hj Nevi Zuairina.
(akhir)
