JAKARTA, beritalima.com | Rapat Koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemangku wilayah, baik Gubernur, Bupati, dan Walikota se – Selawesi – Maluku dan hadir pula Riyadi, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dikatakan Riyadi, terkait tema refleksi dan proyeksi pembangunan lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi – Maluku tidak bisa dilakukan oleh satu sektor melainkan saling koordinasi dengan semua sektor yang ada. Menurutnya target lingkungan hidup dan kehutanan berbeda – beda oleh karena itu perlu adanya rencana strategis dalam meningkatkan pencapaian tujuan di dua wilayah kerja tersebut.
Lebih lanjut, KTU P3E Azri Rasul menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dengan pemangku wilayah setelah melakukan refleksi mengharapkan adanya ekspektasi di wilayah kerjanya yang terdiri dari 8 Provinsi fan 102 Kabupaten/Kota. Namun yang hadir sekitar 30 orang.
Tujuan rapat kordinasi itu menurut keterangan Azri, ingin mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah daerah di wilayah kerja Sulawesi – Maluku selama periode Jokowi. Lebih jauh, setelah mendengarkan pemerintah daerah sebagai decision maker supaya bisa melakukan reformasi pembangunan kehutanan di daerahnya.
Dari apa yang dilihat kata Azri Rasul, Bupati/Walikota bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala daerah dalam capaian strategisnya di Kabupaten/Kota. KTU P3E menegaskan bila Bupati/Walikota bisa menyampaikan berarti ada ekspektasi, sehingga bisa saling share karena penting untuk membangun kebersamaan di daerah.
“Seberapa jauh manfaat yang dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan seberapa besar kontribusi untui peningkatan penghasilan mereka sehingga betul – betul mempersatukan visi misi mereka sehingga ada kesamaan gerak,” tandasnya.
Sementara diterangkan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sulawesi – Maluku, Dr. Ir. Darhamsyah, ada 8 isu tematik mulai dari isu ketersediaan air, status daya dukung air dan alih fungsi lahan. ddm
