MADIUN, beritalima.com- Jajaran ASN Pemkab Madiun, Jawa Timur, melakukan apel untuk merefleksikan satu tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupat periode 2018-2023, H. Ahmad Dawami-H. Hari Wuryanto, di halaman Pendopo Ronggo Djoemeno, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun di Caruban, Selasa 24 September 2019.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, mengatakan, kepemimpinya pada awal satu tahun ini, lebih dahulu diprioritaskan membentuk pondasi birokrasi yang kokoh. Alasannya, birokrasi harus dibangun kuat agar permasalahan terselesaikan. Sehingga kedepannya bisa berbicara tentang inovasi.
“Banyak hal terkait dengan visi misi kita yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Anggaran boleh dikeluarkan ketika menyangkut empat hal tersebut. Hasilnya, nanti terkait baik fisik dan non fisik. Contoh non fisik, melaksanakan visi aman yang saat ini dirasakan masyarakat terkait pelaksanaan bulan Muharrom. Kemarin tidak ada insiden. Ini yang harus kita pertahankan pondasi-pondasinya. Artinya, program Kampung Pesilat tetap jalan dengan semestinya. Fisiknya tidak ada, tetapi ada rasa yang mendasar,” kata H. Ahmad Dawami.
Kemudian, lanjutnya tentang akhlak, permasalahan prostitusi dan dalam rangka menertibkannya. Menurutnya, pelaku prostitusi itu manusia. Artinya, semua tetap bertanggung jawab terhadap pelakunya.
“Kami akan beri pekerjaan mereka yang baik dan suasana yang berbeda. Artinya, saat penutupan tempat prostitusi kemarin, tidak terkesan paksaan karena masyarakat sekitar lokasi juga merasa resah,” tuturnya.
Bupati juga menyinggung terkait ADD sebesar 20 persen yang diberikan kepada desa. “Targetnya tidak hanya pembangunan infrastruktur. Tapi juga pemberdayaan masyarakat desa yang menuju kemandirian. Linear antara desa dengan Pemkab, linear antara program Pemkab dengan Pemprov dan Pemprov dengan Pemerintah Pusat. Dengan dikeluarkan ADD sebesar 20 persen, desa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan berinovasi. Artinya dari 198 desa, semuanya harus memiliki mindseat yang sama. Sehingga dengan adanya ADD 20 persen ini, permasalahan di desa tidak perlu naik sampai Pemkab,” tandasnya.
Sedangkan terkait inovasi, paparnya, sudah tercapai. Karena desa dan Pemkab berlomba-lomba untuk berbagai inovasi agar memajukan ekonomi dan bidang lainnya. Misalnya meraih lomba desa, penghargaan WTP, SAKIP dengan nilai BB dan penghargaan dibidang pariwisata.
Sementara itu terkait tunjangan kinerja bagi ASN, Pemkab Madiun sudah mengawali, Juli-September. “Kita uji coba perhitungannya harus ada peralatan teknis, seperti fingerprint dan final di bulan depannya. Kita tidak mau ada kesalahan Tunjangan kinerja bagi ASN ini bermaksud kita sejahterakan dengan tujuan pula untuk meminimalisir penyelewengan dan juga biar maksimal dalam bekerja. Setiap pelaksanaan apapun yang kita laksanakan dimulai dari saya memimpin sampai dengan sekarang selalu kita lakukan evaluasi. Itu kita lakukan setiap bulan. Terutama pondasi birokrasi ASN kita,” tegasnya.
Selain Bupati dan Wakil Bupati, hadir dalam apel ini diantaranya Ketua TP PKK Ny Penta L Ahmad Dawami, Sekda Tontro Pahlawanto dan pimpinan OPD. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (kiri), H. Hari Wuryanto (kanan) atas.
