Jakarta, beritalima.com | Reformasi politik yang bergulir di Indonesia sejak 1998, ternyata hanya ubah struktur pucuk politik atau pimpinannya saja.
“Jadi ada proses formal perubahan politik melalui pemilu, melalui sarana elektoral yang hari-hari ini baru kita jalankan,” ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam webinar Perkumpulan Penulis Satupena di Jakarta (15/2).
Usman sebagai pegiat masalah HAM, mengakui kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, Usman Usman mengutip pakar dari Australia, Edward Aspinall yang menekankan, “kualitas demokrasi Indonesia berada dalam titik yang terendah, dan itu beberapa tahun yang silam.” Katanya.
Jadi, tambah Usman, “dalam pandangan penganut teori oligarki, sebetulnya struktur ekonomi politiknya belum berubah. Jadi proses pengambilan keputusan politiknya masih dikendalikan oleh kekuatan oligarki.”
Usman menjelaskan, oligarki secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sistem hubungan kekuasaan yang dikendalikan berdasarkan kekuatan material. “Nah, bagi para praktisi seperti kita, apa yang bisa dilakukan untuk membuat demokrasi Indonesia kembali baik-baik saja?” tanya Usman.
Menurut Usman, “Kita bisa mulai dari suatu pandangan besar bahwa proses politik yang dilakukan haruslah dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.” Demokrasi itu diibaratkan perahu, maka perahu demokrasi itu sedang didayung di antara dua karang besar. Salah sartu karang itu adalah oligarki.
Jurnalis: Abriyanto
