Yogyakarta, beritalima.com| – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengatakan, reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus menjadikan peran polisi yang profesional tapi juga humanis, dekat dengan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Reformasi Polri di Auditorium Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (13/3).
Tamsil mengenang interaksinya dengan sosok legendaris, Kapolri 1968-1971 Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang dikenal sebagai simbol kejujuran dan keteladanan di kepolisian.
Tamsil yang diajak oleh mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir bergabung dengan Petisi 50, sebuah gerakan moral yang di antaranya diikuti oleh Hoegeng dan Ali Sadikin, menyatakan Hoegeng adalah sosok polisi yang memberikan teladan nyata.
“Dari interaksi saya dengan beliau setelah pensiun, Hoegeng adalah polisi yang tidak hanya bersih, tapi juga berani dan konsisten dalam prinsip. Ia menjadi inspirasi bahwa di tengah tantangan dan godaan, integritas tetap bisa dijaga,” kisahnya.
Menurut Tamsil, warisan keteladanan Hoegeng harus menjadi cermin dalam upaya reformasi Polri. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penegakan kode etik yang tegas dan adil.
“Kita butuh Polri yang tidak hanya profesional, tapi juga humanis dan dekat dengan masyarakat. Polri yang mampu memberikan rasa aman, bukan ketakutan. Polri yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Tamsil mengingatkan, salah satu amanat utama reformasi 1998 adalah pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
Ketika mendengar kata ‘polisi,’ masyarakat seharusnya merasa aman, bukan malah khawatir. Namun, yang kita lihat hari ini adalah sebaliknya. Ada oknum yang justru terlibat dalam kejahatan berat, bahkan dalam lingkup internalnya sendiri,” kritik Tamsil.
Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyoroti dua masalah utama yang masih menjadi tantangan di Yogyakarta: konflik antarsuku dan kejahatan jalanan. Menurutnya, jika tidak ditangani secara serius, kedua permasalahan ini bisa berpotensi menjadi konflik horizontal yang lebih luas.
“Reformasi Polri tidak boleh hanya menjadi slogan. Polisi harus fokus pada upaya preventif dan preemtif, bukan hanya penindakan,” ujar Suwondo.
eSmentara itu, Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti kecenderungan Polri yang semakin terlihat lebih militeristik dibandingkan TNI. Menurutnya, pemisahan Polri dari ABRI pada masa reformasi seharusnya menjadikan institusi ini lebih dekat dengan masyarakat sipil, bukan malah semakin kaku dan bersifat represif.
Seminar ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI bersama Keluarga Alumni Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (Kapasgama) dan menghadirkan sejumlah pakar serta akademisi.
Jurnalis: Rendy/Abri
