Kabupaten Malang, beritalimacom | Rehab Rumah Dinas Bupati Malang di Jalan Gede Kota Malang yang kembali dianggarkan ratusan juta rupiah tahun 2023 oleh DPKPCK Kabupaten Malang, menganggap bahwa rehab tersebut sangat mendesak.
“Rehab rumdin Bupati yang pada tahun 2021 dilakukan, berawal dari atap rumah Rumdin Bupati yang bocor. Kemudian pembangunan dikonsep rumah sambil tempat bekerja. Makanya itu disesuaikan. Karena rumah itu ditinggali, apabila rumahnya dibongkar total kan tidak bisa. Maka dari itu dilakukan perbaikan secara bertahap,” ungkap Johan Dwi Saputro Seketaris DPKPCK Kabupaten Malang kepada beritalimacom Kamis lalu.
Menurut Johan bahwa rehab rumdin Bupati Malang itu, dirinya belum tahu apakah proyek rehab tersebut merupakan proyek skala prioritas, pasalnya hal itu DPKPCK hanya mendapat plot anggaran.
“Untuk masalah prioritas silahkan tanya ke Bappeda. Mana yang lebih prioritas mana yang tidak. Kita kan mendapatkan plot anggaran di dinas masing-masing. Jadi prioritas itu macam-macam bentuknya. Seperti mandatory (wajib) harus dilakukan kayak gaji pegawai, kemudian ada prioritas untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat, menunjang administrasi pemerintahan. Kemudian ada pembangunan infrastruktur di masyarakat untuk mendongkrak ekonomi,” kata Johan.
Sehingga, lanjut Johan masalah menilai proyek yang prioritas ini sangat relatif sekali. Hal itu, karena dirasa bahwa pembangunan rehab rumdin itu kembali dianggarkan tahun ini diakui memang mendesak untuk bekerja.
“Agar Bupati tidak riwa-riwi (mondar-mandir) ke pendopo dan ke rumah. Apalagi di pendopo dibuat cagar budaya, jadi keutuhannya harus dijaga. Makanya salah satu pertimbangannya beliau (Bupati Malang) memilih di rumah Jalan Gede. Selain itu, padat sekali jadwal beliau,” tambahnya.
Masih kata Johan, dengan direhabnya Rumdin Bupati menjadi lebih efektif bekerja untuk rakyat. Bahkan, menurutnya efektifitas itu dianggap penting.
“Kita bekerja untuk rakyat memang mempercepat sesuatu yang praktis. Kalau memang di sana memungkinkan, kan tidak ada salahnya. Di sana kan banyak menerima tamu. Terkadang subuh masih menerima tamu. Beliau sosok orang yang terbuka,” tandasnya.
Berikutnya, disinggung mengenai anggaran rehab di tahun 2021 dari harga pagu senilai Rp 1,2 miliar ke harga kontrak senilai Rp 959 juta dan anggaran rehab di tahun 2023 dari harga pagu senilai Rp 800 juta ke harga kontrak Rp 680 juta, yang mana melalui proses lelang nantinya tidak berpengaruh terhadap kualitas bangunan? Pihaknya menuturkan tidak masalah dan logis.
“Semua inikan melalui proses perencanaan. Dan melalui proses lelang melalui LPSE. Dengan adanya proses lelang itu untuk menguji juga. Seumpama harga lelangnya rendah dan tidak sesuai spesifikasi yang kita minta, tentu tidak bisa lolos juga mereka (kontraktor pemenang). Jadi ini logis. Ternyata kontraktor ini bisa mengefektifkan pekerjaannya sampai turun segitu,” tandasnya. Ndu/ Red
