SURABAYA, beritalima.com|
Selama lima (5) hari kedepan, Jumat-Selasa, 9 -13 Juni 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) berkesempatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh KPU.
Rakor nasional yang digelar di Vasa Hotel, jalan Mayjen HR. Muhammad Surabaya tersebut, melibatkan sebanyak seribu (1000) lebih penyelenggara pemilu dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sebelumnya Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menuturkan bila tidak salah Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi nasional dalam rangka mempersiapkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.
“Pasalnya Jawa Timur ini memiliki beberapa keunggulan. Jawa Timur memiliki daerah administratif terbesar secara nasional. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, 8.494 kelurahan /desa,” kata Anam saat memberikan sambutan.
Keunggulan lainnya menurut Anam, bahwa jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Timur cukup besar yakni 31.570.088.
“Terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Dengan jumlah TPS berdasarkan DPS sebanyak 120.548,” ungkapnya.
Ketua KPU Jatim mengatakan pula jika setelah mengikuti rakor, peserta juga bisa memanfaatkan jalan-jalan di Surabaya yang merupakan kota tempat diselenggarakannya rakor.
Surabaya adalah kota yang cukup tua yang memiliki gedung-gedung tua yang menjadi tempat wisata. Lalu ada juga wisata religi, seperti makam Sunan Ampel.
Berikutnya, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menegaskan tujuan KPU melakukan rakor ialah untuk persiapan penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024, yang dijadwalkan pada tanggal 20 – 21 Juni 2023 untuk tingkat kabupaten /kota.
“Bapak/Ibu semuanya, yang diberikan wewenang menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Saya minta kabupaten/kota memastikan dan mengecek kembali data pemilih, kegandaan, invalid, sinkronisasi sebelum penetapan DPT,” pesan Hasyim.
Hasyim menyampaikan pula bahwa KPU terus melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait lainnya untuk memastikan akurasi daftar dan data pemilih.
“Kami meminta Kemendagri sebelum tanggal 21 Juni 2023 untuk memberikan data terbaru tentang data kematian. Kedua, kami meminta KPU Provinsi untuk menyampaikan ke KPU Kabupaten /Kota berkoordinasi dengan kelurahan atau desa terkait data orang yang meninggal, sehingga orang meninggal tidak lagi ditetapkan sebagai DPT,” jelasnya.
Ketiga, terkait TPS di lokasi khusus, Hasyim menilai masih banyak kampus yang mengusulkan lokasi TPS khusus.
Berarti masih ada kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halamannya pada hari pemungutan suara, dan meminta layanan untuk memilih dimana tempat menempuh studinya.
“Melihat hal ini, KPU akan terus mencarikan solusinya sehingga DPT lebih komprehensif, valid dan mutakhir,” ujarnya.
Hadir dalam rakor ini diantaranya Ketua dan Anggota KPU, Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, dan August Mellaz, beserta staf sekretariat yang membidangi.
Sementara dari KPU Jatim turut mengikuti yakni, Ketua dan Anggota KPU Jatim, Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, serta Sekretaris, Nanik Karsini.(Yul)
