JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet mempertanyakan program Food Estate yang masif digembar-gemborkan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul rencana impor 1 juta ton beras yang dilakukan tahun ini.
“Pemerintahan Jokowi harus bertanggung jawab dan transparan atas program Food Estate,” kata Slamet, Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat (Kota dan Kabupaten Sukabumi-red) dalam keterangan yang diterima awak media, Minggu, (7/3).
Slamet meminta pemerintah terbuka soal perkembangan Food Estate. Pasalnya, rencana impor 1 juta ton beras dinilai kontradiktif dengan wacana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut Food Estate menggunakan sistem pertanian presisi sehingga menghasilkan 3 hingga 4 kali lebih banyak (sekira 17 ton per hektar) produk ketimbang dengan penggunaan teknologi biasa. “Sampaikan kepada publik tingkat keberhasilan dari program ini,” tegas Slamet.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harga komoditas tersebut bisa tetap terkendali sehingga dia berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun 2021.
“Pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya, pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?,” tanya Slamet.
Dijelaskan, proyek Food Estate telah menyerap anggaran Kementerian Pertanian, termasuk untuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan bagi petani. “Jangan sampai anggaran dan pupuk yang sudah terbatas dialihkan dari petani ke Food Estate, tetapi tidak menambah produksi panen nasional,” kata dia.
Slamet juga mengungkapkan kebijakan impor yang dibuka lebar melalui UU Cipta Kerja, memberikan peluang besar bagi lapangan kerja petani luar negeri dan mempersempit peluang pemasaran produk petani dalam negeri. “Kami mengingatkan agar pemerintah tidak mudah menerapkan impor demi memberi optimisme kepada petani Indonesia,” demikian drh Slamet. (akhir)
