SURABAYA, beritalima.com- Masa reses anggota legilatif, dimanfaatkan oleh Imam Safii untuk bertemu dengan masyarakat. Dari pertemuan ini, muncul beberapa informasi. Mulai dari tidak dipanggilnya RW ke Bappeko, pengondisian RT, dan seterusnya.
“Dari lima lokasi reses, saya menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Diantaranya, RW yang tidak dipanggil ke Bappeko untuk menulis berita acara. Itu berarti nantinya programnya tidak direalisasikan,” kata Imam, yang juga politisi Nasdem, Selasa 19 November 2019.
Temuan lain, ada beberapa RW yang pengajuannya terkondisikan. Sehingga ada kesan bahwa pengajuan beberapa RW hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kemarin saya ketemu dua RW di daerah Ikan Kerapu dan Sidoyoso. Permintaannya ada yang sengaja didekte. Misalnya, disuruh pengadaan sendok, piring dan gelas. Padahal tidak butuh seperti itu. Jangan-jangan hanya untuk memenuhi platform anggaran,” tandasnya dengan curiga.
Bersadasarkan temuanya selama reses, Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem ini mencurigai hasil Musrenbang dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu. Kecurigaan Imam ini bukan tanpa alasan, sebab belakangan ini isu Pilwali kian santer dibicarakan.
Imam meminta Pemkot Surabaya untuk tetap menjalankan Permendagri Nomor 130 tentang Dana Kelurahan, dimana pointnya adalah setiap program yang sudah dibiayai APBD tidak bisa menggugurkan tanggungjawab Pemerintah Kota untuk mengerjakan sarpras dan pemberdayaan lewat APBD.
“Saya tidak berharap ada kesan di masyarakat, apalagi ini dekat dengan Pilwali. Nanti mereka yang bukan basis pendukungnya tidak diajak. Secara otomatis, pogramnya tidak direalisasikan. Takutnya, nanti muncul ada istilah anak emas, anak tiri, anak kandung, bahkan anak haram. Padahal ini kan tidak boleh,” pungkasnya. (Red)
