Oleh: Saiful Huda Ems.
Isue Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jokowi nampaknya ditanggapi sangat antusias oleh para politisi dan calo jabatan, hingga mereka mulai banyak mengarang narasi politik dan menghayal menempati jabatan di berbagai pos kementerian. Oke, itu hak mereka mau mengarang narasi politik dan menghayal menempati pos jabatan dimana saja, bolehlah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika mereka berusaha menggiring opini dengan menyudutkan salah seorang pejabat dengan menggunakan inisial M.
Menurut mereka pejabat yang akan direshuffle oleh Jokowi itu yang nama depannya M. Siapakah yang mereka maksudkan? Moeldoko, Mahfud MD, Muhadjir Effendy, Mohammad Lutfi atau Mbah Prabowo? Mas Sandiaga Uno? Atau Mbak Sri Mulyani? Bingung kan? Saya juga bingung kok. Tetapi yang sudah terang-terangan menyebut inisial M itu adalah Moeldoko, barulah beberapa pengamat politik yang tak jelas track recordnya saja. Atau bisa dikatakan pengamat dadakan yang sok tau arah pikiran Presiden Jokowi.
Seperti pengamat yang berinisial AKU, yang tiba-tiba menyebut nama Moeldoko, sebagai pejabat yang menurutnya akan direshuffle oleh Presiden Jokowi, karena ia tak setuju dengan langkah Moeldoko yang nekat menggelar KLB Partai Demokrat, yang dianggapnya menabrak etika dan logika berdemokrasi, dan yang katanya terbukti telah menyeret nama baik istana presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara. Pernyataan pengamat politik seperti demikian menurut saya merupakan tanda pengamat politik amatiran. Kenapa bisa demikian? Ya karena ia asal bunyi saja dan tidak bicara berdasarkan data dan fakta.
Semua orang sudah berbicara dan semua media sudah meliputnya, bahwa yang menyelenggarakan KLB Partai Demokrat itu bukan Pak Moeldoko, melainkan para pendiri Partai Demokrat dan sebagian besar pengurus dan kader Partai Demokrat. Pak Moeldoko itu hanya layaknya menerima pinangan saja dari mereka untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dan itu disetujui oleh Pak Moeldoko bukannya tanpa alasan atau pertimbangan. Pak Moeldoko itu bersedia dan nekat menerima tantangan itu karena demi kebaikan bangsa dan negara, serta khususnya bagi kebaikan Partai Demokrat itu sendiri agar tidak musnah karena terjebak oleh Partai Politik Dinasti.
Selain itu sangatlah tidak elok, seorang pengamat politik menyerang dan menyudutkan orang dengan permasalahan yang tidak diketahuinya, apalagi dikuasainya. Jika tidak mau bersikap netral, seharusnya pengamat politik bisa memberikan pencerahan pada masyarakat dengan lebih mendidik dan elegan, tidak malah nampak sebagai penyambung mulut Cikeas. Reshuffle Kabinet itu kewenangan konstitusional Presiden, dan hanya Presiden Jokowilah yang tau rahasia itu. Jangan banyak berkhayal apalagi menyudutkan seseorang dengan tanpa data dan fakta, karena jika kemudian Pak Moeldoko malah naik posisinya, kan anda malah malu dan susah menyembunyikan muka anda bukan? Jernihlah dalam berpikir dan bersikap !…(SHE).
18 April 2021.
Saiful Huda Ems (SHE). Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Kepemimpinan Dr. Moeldoko.
