JAKARTA, Beritalima.com– Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga menilai, rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju (KIM) sebaiknya meniadakan semua wakil menteri.
Soalnya, kata pengamat yang akrab disapa Jamil ini saat bincang-bincang dengan Beritalima.com, Senin (19/4) malam, keberadaan wakil menteri pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) praktis suara mereka tidak terdengar. “Masyarakat tidak mendengar apa yang mereka kerjakan. Senyap, tanpa pemberitaan sama sekali,” kata Jamil.
Padahal, lanjut Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fikom IISIP) 1996-1999, rakyat berhak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri yang cukup banyak di era kabinet Jokowi.
“Apalagi keberadaan wakil menteri tersebut menggerus anggaran negara karena mereka digaji melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Apalagi, di era Pemerintahan Jokowi ini, ekonomi Indonesia jauh dari harapan karena pada masa normal saja, ekonomi tumbuh di bawah lima persen. Bahkan minus pada masa Covid-19,” kata Jamil.
Wakil Menteri Pariwisata misalnya, kata Jamil, kalau pun diberitakan hanya diinformasikan mendampingi Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. “Kalau tugas wakil menteri hanya untuk mendampingi, buat apa ada posisi wakil menteri,” kata Jamil dengan nada bertanya.
Lebih baik, kata penulis buku ‘Perang Bush Memburu Osama’ tugas serta fungsi wakil menteri didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen yang ada dalam Kementerian.
“Mereka ini lebih mumpuni melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada wakil menteri. Dengan begitu anggaran untuk wakil menteri dapat ditiadakan. Ini dengan sendirinya dapat mengurangi beban APBN yang memang sudah berat.”
Hal itu juga sesuai dengan kondisi Indonesia yang sedang dilanda resesi ekonomi. Indonesia perlu melakukan pengetatan atau mengetatkan ikat pinggang di semua bidang, termasuk meniadakan anggaran untuk wakil menteri.
Agar kinerja kementerian tetap maksimal, lanjut Jamil, Presiden Jokowi perlu mengganti menteri yang kinerjanya biasa-biasa saja. Tentu penggantinya harus memang memiliki kemampuan yang tidak biasa.
Yang menjadi masalah sekarang, apakah Jokowi cukup independen untuk mengganti para menterinya dengan orang-orang terbaik di bidangnya? Kalau tidak, tentu reshuffle kabinet tidak akan membawa pengaruh signifikan kepada kinerja masing-masing kementerian.
“Reshuffle kabinet jangan sampai hanya menjadi ajang bagi elit politik untuk bergantian menikmati kursi menteri. Kalau ini yang terjadi, maka reshuffle kabinet tidak akan meningkatkan kinerja kementerian,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
