SURABAYA, beritalima.com – Ketua DPRD provinsi Jatim Musyafak Ro’uf meresmikan pressroom Pokja Indrapura. Dalam sambutannya, Musyafak menyampaikan bahwa ruangan tersebut merupakan tempat untuk berinteraksi antara dewan dan awak media.
Karena itu, pihaknya berharap baik media maupun anggota dewan bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan baik, rukun dan berintegritas.
Inisiatif DPRD Provinsi Jatim menyediakan pressroom khusus untuk wartawan dinilai sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi. Sarana dan prasarana itu tidak hanya memudahkan akses informasi bagi media pers, melainkan juga memperkuat sinergisitas antara lembaga legislatif dan jurnalis.
Hadir dalam acara peresmian dan tasyakuran pressroom tersebut, Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi, Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim M. Sholahuddin, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim Rosnindar Eko Rahardjo, dan Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro, serta puluhan wartawan Kelompok Kerja (Pokja) Indrapura.
“Ini luar biasa. Gagasan pressroom ini sebetulnya sudah lama sekali, sejak saya wartawan di sini. Tetapi akhirnya baru sekarang terealisasi. Karena itu, pimpinan dan sekwan layak mendapatkan apresiasi,” ungkap Nawardi.
Diketahui, sebelum terpilih menjadi senator sejak 2014 lalu, Nawardi memang termasuk salah seorang alumni Pokja Wartawan Indrapura dari media nasional Tempo.
Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner KI Jatim Sholahuddin yang memberikan apresiasi tinggi atas komitmen DPRD provinsi Jatim.
“Langkah ini adalah contoh nyata bagaimana badan publik bisa menjadi pionir transparansi di era digital. Pressroom bukan sekadar ruang fisik, melainkan simbol komitmen untuk membuka pintu informasi bagi publik melalui mata teman-teman wartawan sebagai watchdog,” ujarnya, yang juga alumnus Pokja Wartawan Indrapura itu saat di media Jawa Pos.
Dia menyatakan, inisiatif ini sangat selaras dengan upaya Komisi Informasi dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat.
“Di tengah maraknya disrupsi informasi dan disinformasi, fasilitas seperti pressroom ini menjadi ruh untuk memastikan berita benar-benar akurat mengalir ke masyarakat. Karena itu, DPRD provinsi Jatim layak dijadikan role model, karena ini bagian dari ikhtiar memperkuat demokrasi partisipatif dan akuntabilitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sholahuddin juga memberikan apresiasi terhadap DPRD provinsi Jatim serta Sekretariat Dewan (Setwan) yang dalam setahun terakhir terasa ada lompatan-lompatan kinerja signifikan dalam hal layanan informasi publik dan digitalisasi.
Hal itu tercermin dalam hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik pada badan publik di Jatim yang dilakukan KI Jatim tahun ini.
“Jawa Timur memang harus menjadi benchmark sesuai tagline Gerbang Baru Nusantara, terutama dalam layanan informasi publik, karena itu menjadi cermin tata kelola pemerintahan yang baik seperti amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya.(Yul)
