Meskipun merupakan kunjungan yang pertama setelah 65 tahun hubungan kedua negara, kunjungan Raja Swedia Carl XVI Gustaf yang didampingi Ratu Ratu Silvia telah mencatatkan sejarah baru bagi hubungan pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan pemerintah Kerajaan Swedia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia dan Swedia memiliki banyak sekali persamaan dalam politik luar negeri, berperan aktif dalam pasukan perdamaian PBB mendukung kemerdekaan Palestina, dan bahkan kita sepakat kerja sama trilateral untuk membantu Palestina sejak 2015.
“Kita mengutamakan penyelesaian damai dalam menangani konflik-konflik yang ada,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Raja Swedia Carl XVI Gustaf, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5) siang.
Menurut Presiden, hubungan ekonomi kedua negara sangat intensif dan beragam. Swedia merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia di Nordik, angka investasi Swedia meningkat lebih dari 1.400% di tahun 2016 dibanding 2015. Jumlah turis juga meningkat 15% pada tahun 2016, dan kunjungan terbesar dari negara Nordik.
“Selain hal tersebut di atas, Yang Mulia Sri Baginda Raja Carl Gustaf ke-16 dari Swedia juga membahas upaya pengembangan kerjasama di bidang energi baru terbarukan (EBT) melalui kerjasama yang konkret,” terang Presiden.
Ia menyebutkan, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Swedia itu telah ditandatangani dua dokumen kerja sama antar pemerintah, yaitu di bidang bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas, serta kerjasama di bidang transportasi navigasi udara dan airport, serta kerjasama di bidang industri kreatif.
“Beberapa kerjasama juga ditandatangani secara terpisah, yaitu kerja sama di bidang inovasi di bidang kewirausahaan, di bidang science park dan pembiayaan pendidikan,” kata Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menristek Dikti M. Nasir, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala Bekraf Triawan Munaf, dan Kepala BKPM Thomas K. Lembong. (DND/UN/DNA/AGG/ES)
