SURABAYA, beritalima.com – Ribuan santri dan alumni pondok pesantren di Jawa Timur yang tergabung dalam wadah Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) menggelar aksi protes tayangan program Xpose Uncensored Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang dinilai sangat melecehkan santri dan kiai pondok pesantren di seluruh Indonesia, khususnya terhadap KH Anwar Manshur pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri di depan kantor DPRD provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Surabaya, Selasa (21/10/2025) sore.
Salah seorang juru bicara aksi, HM Shobih Asrori yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan mengatakan bahwa kepatuhan seorang santri kepada kiai itu bukan bagian dari perbudakan seperti yang dinarasikan dalam tayangan Xpose Uncensored Trans7.
Sebaliknya, dalam dunia pesantren, kepatuhan santri kepada kiai itu bagian dari mencari keberkahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.
“Kita tak pernah mengganggu Trans7, tapi hari ini pondok pesantren dan masyayikh kita telah dicabik-cabik melalui tayangan yang tak sesuai kaidah jurnalistik dengan narasi yang kebencian dan mendiskreditkan santri, kiai dan pondok pesantren. Pemilik Trans7 harus minta maaf langsung kepada masyayikh yang dicatut namanya dalam tayangan Xpose Unsensored Trans7,” tegas mantan sopir pribadi almarhum KH Maimoen Zubair ini.
“Agar tak terulang lagi di kemudian hari, tayangan yang bukan liputannya sendiri bisa ditayangkan, maka saya mendukung ijin Trans7 harus dicabut. Sebab diakui atau tidak, penguat NKRI adalah para masyayikh dan santri. Sekarang tinggal berat mana, menjaga persatuan NKRI, atau Trans7,” imbuhnya.
Selain aksi orasi, sebanyak 50 orang perwakilan santri dan pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Jatim juga dipersilahkan beraudensi langsung dengan pimpinan DPRD provinsi Jatim dan beberapa anggota DPRD Jatim di ruang paripurna.
Turut pula hadir, Kadis Kominfo Jatim, Wakil Kesbangpol Linmas Jatim, KPID Jatim, PWI Jatim dan perwakilan Trans7 yang diwakili langsung oleh Direktur Operasonal Trans Media Latif Harnoko.
Koordinator ASRI Jatim, Masduki mengatakan bahwa tujuan aksi dan audensi dengan DPRD provinsi Jatim ini dilakukan untuk memperjuangkan hak hak santri sebagai salah satu elemen generasi bangsa yang merasa terusik dan mendapat perlakuan diskriminasi oleh tayangan program Xpose Uncensored Trans7.
“Kami tidak rela, para masyayikh dan kiai pondok pesantren dinarasikan dan difitnah sekejam itu karena fakta di lapangan tidak demikian. Langkah yang kami tempuh ini juga bagian dari adap santri yang selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI,” jelas mantan anggota DPRD provinsi Jatim ini.
Sejumlah perwakilan dari Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Kediri, Sampang, Sumenep, Jember dam Malang menyampaikan tanggapan dan pernyataan sikap secara bergantian kepada DPRD provinsi Jatim terkait tayangan kontroersial Xpose Uncensored Trans7.
“Trans7 harusnya berikan tayangan yang mengedukasi, kami menerima jika dikritik tapi jangan difitnah. Kewenangan cabut ijin Trans7 itu ada di Komdigi, namun kami berharap KPID Jatim menolak rekomendasi perpanjangan ijin Trans7 sebab kesalahan yang dilakukan sudah berkali-kali terutama tayangan pada amaliyah nahdltul ulama yang kerap didiskreditkan,” ujar perwakilan santri dari Malang.
Hal Senada juga disampaikan oleh perwakilan dari Ponpes Tebuireng Jombang yang mengatakan bahwa jelang peringatan hari santri nasional dan paska kejadian musibah di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo hingga tayangan Ponpes Lirboyo Kediri yang dinarasikan dengan tidak semestinya menjadi kado pahit bagi kalangan santri.
“Kasus ini jangan sampai terjadi lagi, dan kalau dibiarkan hubungan ulama dan umaro bisa pecah karena patut diduga sudah ada desain untuk merusak keutuhan bangsa. Makanya, kasus ini perlu dinaikkan ke ranah hukum,” tegas perwakilan Ponpes Tebuireng Jombang.
Masih di tempat yang sama, perwakila dari Jember KH Imam Ghozali Aro menambahkan bahwa kebhinekaan bangsa Indonesia perlu dirawat dan dijaga dengan baik, termasuk lembaga pendidikan yang beraneka ragam seperti pondok pesantren yang memiliki tradisi sendiri yang sudah menjadi kesepakatan bangsa juga perlu dihormati. Makanya bicara pesantren jangan disamakan dengan lembaga pendidikan pada umumnya.
“Sejarah pers di Indonesia, media ada yang dicabut ijinnya, bahkan pemimpinnya dipenjara. Karena itu Trans7 amat sangat berani, santri dan kiai itu orang sabar tapi kalau meraka sampai marah maka kemarahannya akan sulit diredam, itu luar biasa kalau mereka marah,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Operasonal Trans Media Latif Harnoko menjelaskan bahwa pihaknya sadar tayangan Xpose Uncensored pada 13 Oktober 2025 itu sangat menciderai umat Islam khususnya kalangan santri, kiai dan pondok pesantren.
Bahkan Himasal se Jabodetabek minta klarifikasi ke Trans7 dan sekaligus minta difasilitasi untuk audensi dengan Produsen House (PH) Santika selaku penanggungjawab produksi tayangan Xpose Uncensored Trans7.
“Trans7 sudah menayangkan permohonan maaf yang disiarkan berulang-ulang di seluruh media dibawah Trans Media Group. PH Santika juga disanksi tidak boleh masuk lagi ke Tras 7 dan Trans Media Group dan ditutup selama lamanya program Xpose Uncersored Trans7,” jelasnya.
“Trans7 sudah hadir ke Lirboyo beberapa waktu lalu. Namun Choirul Tanjung akan hadir langsung sowan ke Ponpes Lirboyo pada Kamis (23/10/2025) besok. Saya sengaja datang dalam pertemuan ini juga atas perintah Pak CT karena beliau menganggap pertemuan ini sangat penting,” imbuhnya.
Disisi lain beberapa hari lalu, pihaknya juga sudah beraudensi dengan pimpinan DPR RI. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu, Trans Media Group juga sudah memperingatkan seluruh karyawannya agar tidak mengulangi kasus serupa, maka seluruh fungsi pemangku program media supaya menghindari masalah keagamaan, budaya dan adat istiadat yang bisa menimbulkan polemik pro dan kontra, perlu asistensi MUI sebagai pendamping program keagamaan.
“Trans Media Group memiliki 36 program siaran untuk membangun kembali marwah santri dan kiai. Program Xpose Uncensored itu program infotaiment produksi PH Santika bukan produk langsung Trans7. Mudah-mudahan pertemuan CT dengan pengasuh Ponpes Lirboyo kamis besok ada titik temu untuk menyudahi kasus ini agar tidak berlarut-larut,” kata Latif.
Sementara itu Ketua KPID Jatim, Royin menambahkan bahwa pihaknya sudah mengirim 3 rekomendasi ke KPI Pusat terkait pengaduan terhadap tayangan Xpose Uncensored Trans7 pada 13 Oktober lalu. Dan pada 15 Oktober 2025, KPI Pusat menetapkan sanksi administrasi penghentian sementara tayangan Xpose Uncensored Trans7 sebagai tindaklanjut rekomendasi KPID Jatim.
“Total ada 210 laporan secara daring terkait keberatan tayangan Xpose Uncensored Trans7 ke KPID Jatim dan 17 laporan lainnya disampaikan langsung secara tertulis. Munculnya kasus ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah bersama-sama terkait sistem evaluasi lembaga penyiaran di Jatim,” bebernya.
Perwakilan dari kepolisian yang turut hadir juga memberikan pernyataan bahwa pihak aparat kepolisian terus melakukan koordinasi dengan Trans7 dan pihak-pihak terkait agar pelaku tayangan Xpose Uncensored bisa ditindak tegas. Mengingat, sudah ada banyak laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait tayangan tersebut.
“Dir Cyber Polda Jatim sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan meminta pendapat hukum dari Dewan Pers terkait pasal-pasal yang bisa dikenakan untuk menjerat pelaku,” ujar perwakilan dari Polda Jatim yang hadir dalam pertemuan.
Sebelum mengakhiri audensi, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menjelaskan bahwa tujuh tuntutan yang disampikan Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) Jatim akan segera ditindaklanjuti DPRD Jatim sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mengingat, sebagian tuntutan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Komdigi.
“Ini dinamika yang baik dan memiliki hikmah besar bagi dunia pesantren ke depan. Karena pertemuan ini dibatasi waktu, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan surat Al Asr,” pungkas politikus PKB.
Sejumlah anggota DPRD provinsi Jatim yang turut mendampingi Ketua DPRD provinsi Jatim diantaranya, Hikmah Bafaqih, Muhammad Athoillah, Muhammad Tamim, Lora Nasich Aschal, Makin Abbas, Sriatun, Siti Mukriati, Khofidah, Lailatul Kodriyah. Turut pula hadir Bupati Pasuruan Rusydi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori yang mengatasnamakan pribadi sebagai santri dan alumni pesantren.(Yul)
