TULUNGAGUNG, beritalima.com- Ribuan guru PPPK paruh waktu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dengan satu harapan keadilan dan kepastian masa depan mereka, Rabu, (11/02/2026).
Mereka datang bukan untuk berunjuk rasa secara anarkis, tetapi memberikan dukungan moril kepada rekan-rekan mereka yang melakukan hearing dengan Ketua DPRD dan Komisi A.
Aksi damai ini menjadi simbol kegelisahan ribuan pendidik yang ada di Tulungagung. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD benar-benar mendengar suaranya.
Suasana haru menyelimuti masa demo di depan gedung wakil rakyat. Para guru melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan sholawat sebagai bentuk doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berharap perjuangan mereka didengar dan ditindaklanjuti.
Hearing dengan Ketua DPRD dan Komisi A dijadwalkan pukul 14.00 WIB di ruang aspirasi dan membawa satu misi besar yaitu, kesejahteraan dan kejelasan status guru PPPK paruh waktu.
Ketua GTKN (Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional), Chandra Dyan Rachman, mengatakan, para guru datang dengan membawa kegelisahan yang sudah lama terpendam.
“Hearing hari ini, kami menyampaikan keluhan yang dirasakan guru PPPK kepada Ketua DPRD dan Komisi A, Diantaranya permintaan kenaikan gaji sebesar Rp 350 ribu untuk guru SD dan Rp 400 ribu untuk guru SMP, serta pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” katanya.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru PPPK sangat mendasar. Karena banyak guru PPPK paruh waktu yang tidak mendapatkan jam mengajar, bahkan ada yang ditempatkan di sekolah baru namun tidak diberi jam sama sekali. Ironisnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada hak mereka untuk menerima tunjangan sertifikasi.
“Kalau tidak ada jam mengajar, bagaimana dengan tunjangan sertifikasi kami? Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi soal pengakuan atas profesi kami,” terangnya.
Lanjutnya, para guru yang hadir mengaku tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, meski berada dalam ketidakpastian mereka tetap mengajar generasi penerus bangsa. Namun nasib mereka sendiri tidak mendapatkan keadilan.
“Kami tetap bekerja secara maksimal walaupun sampai saat ini tidak ada kepastian dari Pemerintah Daerah. Kami meminta keadilan dan kesejahteraan para guru PPPK paruh waktu,” pungkasnya. (Dst/editor Dibyo).
