TULUNGAGUNG, beritalima.com- Ribuan guru non ASN dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), melakukan aksi damai di depan gedung DPR-RI Jakarta. Senin, (20/03/23).
Dalam aksinya, para guru dari berbagai daerah tersebut, mendesak agar pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap guru swasta.
PGSI meminta kepada pemerintah supaya membuka kembali SK Inpassing yang sudah lama berhenti yaitu, sejak tahun 2010.
Selain itu, PGSI meminta agar pengangkatan PPPK tidak ada diskriminasi antara guru swasta yang mengajar di sekolah/madrasah swasta dengan guru swasta yang mengajar di instansi negeri.
Mohamad Fatah Ketua Pengurus Besar PGSI Indonesia, saat berorasi di depan Gedung DPR-RI Jakarta mengatakan, Semua wajib diakomodasi dalam pengangkatan tanpa ada diskriminasi.
“Karena semua guru baik yang di Instansi negeri maupun swasta adalah warga negara Indonesia Indonesia”, kata Fatah.
Ditambahkan, PGSI mengingatkan Pemerintah bahwa, dalam pelaksanaan sertifikasi guru mengingat dan memprioritaskan guru-guru yang sudah punya pengalaman mengajar lama.
“Mengingat, banyak sekali guru yang sudah beranjak tua atau mendekati masa purna tapi belum juga mendapat kesempatan dalam PPG atau program sertifikasi guru,” tambah Fatah.
Pihaknya juga menjelaskan, PGSI tidak lupa, terus berusaha meminta para pemangku kebijakan tentang pendidikan, untuk membuat undang-undang perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya membina dan mendidik putra/putri generasi penerus bangsa.
“Kesejahteraan guru swasta yang mengajar di instansi swasta harus lebih ditingkatkan. Jangan seperti sekarang, dimana guru yg minimal berijazah S1 banyak yang mendapat gaji lebih sedikit dari para pekerja yang cuma lulusan sma sederajat.” Jelasnya.
Dalam kesempatan ini, semua perwakilan anggota PGSI dari berbagai daerah melakukan orasi satu persatu, diperkirakan aksi SILATBAR ini di ikuti lebih dari 5000 guru dr seluruh Indonesia. (Dst).
