JAKARTA, beritalima.com Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan rasa keadilan ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik. Hal itu disampaikan menyusul rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso tersebut menilai kebijakan yang menjanjikan peluang status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi lulusan baru SPPI berpotensi menimbulkan polemik. Pasalnya, masih banyak tenaga honorer yang telah bekerja selama belasan hingga puluhan tahun namun hingga kini belum mendapatkan kepastian status.
Menurut Sonny, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam setiap kebijakan rekrutmen aparatur negara. Ia menilai kebijakan yang memberi jalur cepat bagi rekrutan baru menuju status ASN berpotensi melukai perasaan para tenaga pengabdi yang selama ini telah bekerja di garis depan pelayanan masyarakat.
“Bayangkan bagaimana perasaan para guru honorer di sekolah terpencil, para perawat dan bidan desa yang bertugas di lini terdepan pelayanan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi di kantor pemerintahan yang hingga kini masih menunggu kepastian status mereka,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI itu juga menyoroti nasib para penyuluh pertanian, khususnya Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang selama ini aktif mendampingi petani di lapangan.
Menurutnya, para penyuluh tersebut merupakan garda depan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, kebijakan rekrutmen baru yang memberikan peluang istimewa menuju ASN dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan bagi para tenaga penyuluh yang telah lama mengabdi.
“Mereka adalah pejuang pangan yang setiap hari berada di sawah bersama petani. Jangan sampai kebijakan baru justru mengabaikan dedikasi mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di akar rumput,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek sumber daya manusia, Sonny juga mengkritisi mekanisme rekrutmen SPPI yang dinilai terlalu didominasi kementerian di luar sektor perkoperasian. Ia menilai, sesuai dengan peraturan yang ada, seharusnya Kementerian Koperasi menjadi sektor utama atau leading sector dalam program tersebut.
Menurutnya, tanpa kepemimpinan kementerian yang memiliki kompetensi langsung di bidang perkoperasian, penempatan puluhan ribu sarjana tersebut dikhawatirkan hanya menjadi program seremonial yang sarat kepentingan sektoral.
“Urusan perkoperasian merupakan ranah teknis Kementerian Koperasi. Jika tidak dikelola oleh sektor yang tepat, program sebesar ini dikhawatirkan tidak berjalan maksimal,” katanya.
Tak hanya itu, Sonny juga mengingatkan potensi persoalan dalam pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai perlu ada kehati-hatian agar pembangunan gedung koperasi tidak melanggar aturan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menurutnya, meskipun program KDMP merupakan bagian dari proyek strategis nasional, perlindungan terhadap lahan pertanian produktif tetap harus menjadi prioritas.
“Kita tentu mendukung penguatan ekonomi desa melalui koperasi. Namun pembangunan tidak boleh mengorbankan lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan para petani,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sonny mengajak pemerintah menjadikan momentum bulan suci Ramadan sebagai waktu untuk melakukan refleksi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
Ia berharap seluruh kementerian dapat bersinergi tanpa ego sektoral, sehingga berbagai program pembangunan benar-benar membawa manfaat luas bagi masyarakat.
“Jangan sampai niat baik untuk memaksimalkan potensi bangsa justru meninggalkan rasa ketidakadilan bagi mereka yang sudah lama mengabdi untuk negara,” pungkasnya. (*/red)
