JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Fraksi Patai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak membagikan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) di 15 lokasi di Lumajang, Selasa (10/8).
Dikatakan anggota Komisi VI DPR RI tersebut, gelombang kedua pandemi Covid-19 berdampak secara langsung kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pembagian sembako dilakukan seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PKS di dapil masing-masing, termasuk Amin Ak. “Ini bentuk kepedulian dan solidaritas.
Apa yang kami lakukan ini, sedikit meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Amin.
Amin memuji kedermawanan dan solidaritas rakyat Indonesia di berbagai daerah di tanah air membantu sesama yang terdampak secara ekonomi. Masyarakat saat ini sudah lelah menghadapi kondisi pandemi hampir 2 tahun terakhir.
Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang tidak efektif memukul seluruh sendi kehidupan masyarakat. Pilar-pilar perekonomian rakyat banyak yang ambruk dan semakin banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
“Saat kebijakan Pemerintah kehilangan efektivitas, beban sosial ekonomi yang semakin berat ini hanya bisa dilewati kebersamaan dan kepedulian sesama. Kita semua berdoa agar ujian dan cobaan yang menimpa seluruh rakyat Indonesia bisa segera diatasi,” kata Amin.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Fraksi PKS di Komisi VI DPR RI tersebut, getol menyuarakan advokasi dan pembelaannya pada keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Amin, UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus dijaga keberlanjutan usahanya.
“Ada puluhan juta orang yang bergantung periuk nasinya dari UMKM. Sebelum pandemi Covid-19, UMKM menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia,” demikian Amin Ak. (akhir)
Cap Tukang Stempel, Pengamat: DPR RI Harus Kembali Jalankan Yang Ditugaskan UU
JAKARTA, Beritalima.com– Hampir satu dasa warsa terakhir, DPR RI boleh dikatakan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat seperti yang ditugaskan Undang-undang (UU).
Hal itu, ungkap mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga kepada Beritalima.com di Jakarta, Rabu (11/8) siang, karena kuatnya koalisi partai pendukung Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di parlemen.
“Saya melihat fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya roda pemerintahan mandul. Demikian pula dengan dua tugas DPR RI lainnya yakni hak membuat undang-undang serta hak budget,” kata pria yang akrab disapa Jamlit tersebut.
Ya, enam partai politik yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB serta PPP merupakan partai pendukung pemerintah dengan menguasai lebih dari 70 persen suara di parlemen. Yang berada di luar pemerintahan Jokowi tinggal Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Amanat Nasional (PAN).
Dari ketiga parpol tersebut, hanya Partai Demokrat dan PKS yang tampak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Namun, suara kedua partai ini tidak cukup lantang mengkritisi Pemerintahan Jokowi. “Kedua partai ini tak punya suara signifikan karena kalah kalau harus bersaing dengan parpol pendukung pemerintah. Istilahnya, gaung yang didengungkan kalah nyaring,” kata bapak dua putra tersebut.
Sementara PAN seperti ‘banci’. Perempuan bukan, laki-laki pun tidak. “PAN bagaikan orang mengenakan pakaian perempuan tetapi berjenis kelamin pria,” kata pengajar Universitas Esa Unggul Jakarta ini memberi istilah partai yang sudah ditinggal Prof Dr Amin Rais tersebut.
Memang belakangan ini, lanjut Jamil, beberapa anggota DPR RI dari PDIP coba melayangkan kritik ke Pemerintah Jokowi, khususnya terkait soal penanganan virus Corona (Covid-19) yang sudah 18 bulan tidak kunjung tuntas diredam Pemerintah. Pemerintah sudah menerapkan berbagai cara. Namun, sampai saat ini malah semakin banyak korban yang meninggal maupun harus mengalami perawatan medis.
Walau mulai terdengar suara kritik dari PDIP sebagai parpol pendukung utama Jokowi sebagai presiden tetapi kritik yang dilayangkan masih jauh dari makna fungsi yang melekat bagi setiap anggota DPR RI.
Meski begitu kritik yang disampaikan beberapa anggota DPR RI dari PDIP setidaknya ada indikasi kemajuan.
“Kritik sebagai bentuk fungsi pengawasan seperti itu seyogyanya diikuti juga anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah lainnya.
Itu perlu dilkukan agar anggota DPR benar-benar melakukan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan.
Sebab, jelas Jamil, sangat ironis bila seseorang mengaku anggota DPR RI tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasan.
“Jadi, untuk meningkatkan fungsi pengawasan, sudah selayaknya DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) khususnya untuk mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 yang jumlahnya lebih Rp 1.000 triliun dan pengadaan vaksin.”
Melalui pembentukan Pansus itu diharapkan DPR RI bakal diketahui alokasi penggunaan dana penanganan Covid-19 yang sebenarnya. Termasuk tentunya penyimpangan yang mungkin terjadi.
Hal yang sama juga akan diketahui alokasi dana pembelian vaksin dari berbagai produk.
Akan terkuak juga kenapa Indonesia membeli paling banyak vaksin Sinovac yang efektifitasnya paling rendah diantara produk vaksin lainnya yang digunakan Indonesia.
“Kalau hal itu dilakukan DPR RI, berarti lembaga terhormat itu sudah kembali fungsinya. Para anggota DPR RI bukan lagi penyandang jabatan yang tidak melaksanakan fungsinya atau dicap hanya sebagai tukang stempel,” demikian Muhammad .
Jamiluddin Ritonga
. (akhir)
