JAKARTA | beritalima.con – Keberhasilan proyek energi di Indonesia ternyata tidak cukup hanya ditopang oleh kecanggihan teknologi dan kekuatan pendanaan. Di balik ambisi besar transisi energi nasional, ada satu faktor yang kerap luput namun justru sangat menentukan: kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.
Temuan ini mengemuka dalam penelitian terbaru yang dilakukan tim akademisi Universitas Pertamina (UPER). Riset tersebut menegaskan bahwa banyak proyek energi menghadapi hambatan serius bukan semata karena aspek teknis, melainkan akibat lemahnya komunikasi publik, minimnya transparansi, dan kurangnya pelibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan.
Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek energi masih terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang periode 2020 hingga 2023 terdapat 114 pengaduan terkait Proyek Strategis Nasional, dengan dominasi kasus pada sektor energi dan pertambangan.
Melihat situasi tersebut, tim peneliti Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pertamina yang dipimpin Dr. Ir. Farah Mulyasari, S.T., M.Sc., bersama Muhammad Nur Ahadi, M.I.Kom. dan Ita Musfirowati Hanika, M.I.Kom., melakukan kajian mendalam mengenai persepsi publik terhadap pembangunan infrastruktur energi.
Penelitian ini mengambil lokasi di tiga wilayah berbeda, yakni Luwuk (Sulawesi Tengah), Blora (Jawa Tengah), dan Karawang (Jawa Barat). Ketiga daerah tersebut dipilih untuk memetakan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat, kekhawatiran sosial, hingga faktor budaya dan komunikasi memengaruhi penerimaan terhadap proyek energi, termasuk teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
Teknologi CCUS sendiri dikenal sebagai salah satu solusi penting dalam agenda transisi energi global. Teknologi ini berfungsi menangkap emisi karbon dioksida (CO₂) dari aktivitas industri dan pembangkit listrik agar tidak terlepas ke atmosfer dan memperparah krisis iklim.
Namun, hasil riset Universitas Pertamina menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap proyek-proyek semacam ini tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologinya semata.
Kepercayaan Publik Jadi Penentu
Ketua tim peneliti, Dr. Farah Mulyasari, menjelaskan bahwa resistensi masyarakat terhadap proyek energi sering kali lahir bukan karena mereka menolak inovasi, melainkan karena merasa tidak diajak bicara dan tidak diberi ruang untuk memahami proyek secara utuh.
“Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan dalam implementasi CCUS tidak bisa disamaratakan. Strategi komunikasi dan pelibatan masyarakat perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif dan dapat membangun kepercayaan,” ujar Farah.
Ia menambahkan, dari tiga wilayah yang diteliti, terdapat pola yang relatif serupa: masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap proyek energi ketika mereka memperoleh informasi yang jelas, dilibatkan secara langsung, dan melihat adanya aktor-aktor lokal yang dipercaya ikut menjembatani komunikasi.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah, tokoh adat, media lokal, serta komunitas setempat dinilai memainkan peran sangat penting dalam membangun jembatan komunikasi antara pelaksana proyek dan masyarakat.
Masalahnya Bukan Selalu Teknologi
Penelitian ini juga menegaskan bahwa salah satu akar persoalan terbesar dalam implementasi proyek energi di Indonesia adalah pendekatan komunikasi yang masih cenderung satu arah. Masyarakat sering kali hanya menerima informasi setelah proyek berjalan, bukan dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Akibatnya, ruang dialog menjadi sempit, sementara kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan, keselamatan, ruang hidup, dan perubahan sosial tidak tertangani secara memadai.
“Banyak proyek energi menghadapi hambatan bukan karena teknologinya, tetapi karena masyarakat tidak merasa dilibatkan sejak awal. Penerimaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi satu arah, melainkan membutuhkan proses dialog yang partisipatif,” tambah Farah.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan energi tidak bisa hanya dilihat dari perspektif teknokratik. Di lapangan, penerimaan sosial justru menjadi faktor yang sangat menentukan apakah sebuah proyek dapat berjalan lancar, tertunda, atau bahkan gagal total.
Izin Sosial Jadi Kunci Masa Depan Proyek Energi
Dalam riset tersebut, tim peneliti juga menyoroti pentingnya pendekatan social license to operate atau yang kerap disebut sebagai izin sosial.
Konsep ini menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengetahui, memahami, dan memberi masukan terhadap proyek yang akan hadir di wilayah mereka.
Melalui pendekatan ini, keberadaan proyek energi dapat diposisikan sebagai bagian dari kebutuhan bersama, bukan ancaman terhadap lingkungan sosial dan ruang hidup warga.
Pendekatan ini dinilai sangat relevan, terutama untuk proyek-proyek energi dan teknologi rendah karbon seperti CCUS, yang meski penting untuk masa depan iklim, tetap membutuhkan legitimasi sosial agar implementasinya tidak memicu resistensi.
Peran Kampus dalam Transisi Energi
Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S., IPU., menegaskan bahwa hasil penelitian ini memperlihatkan betapa pentingnya peran perguruan tinggi dalam menjembatani kebutuhan industri dengan perspektif masyarakat.
Menurutnya, transisi energi yang berkelanjutan tidak cukup hanya dibangun di ruang laboratorium atau meja kebijakan, tetapi juga harus berpijak pada realitas sosial di lapangan.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan industri dan perspektif masyarakat melalui riset berbasis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi energi harus berjalan beriringan dengan pendekatan sosial yang kuat,” jelasnya.
Ia menilai, hasil riset ini sekaligus memperkuat posisi Universitas Pertamina sebagai salah satu pusat kajian energi dan komunikasi publik yang fokus pada isu keberlanjutan, perubahan iklim, dan masa depan energi nasional.
Transisi Energi Harus Inklusif
Secara lebih luas, penelitian ini memberi pesan kuat bahwa agenda transisi energi Indonesia tidak boleh hanya dibangun dengan logika investasi dan inovasi teknologi. Keberhasilannya juga sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat dilibatkan, dihormati, dan dipercaya sebagai bagian dari proses perubahan.
Dengan kata lain, proyek energi masa depan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan sosial.
Melalui riset ini, Universitas Pertamina menegaskan bahwa jalan menuju energi bersih dan pembangunan berkelanjutan harus ditempuh secara inklusif, partisipatif, dan berbasis dialog.
Langkah ini sejalan dengan komitmen universitas dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim, melalui penguatan transisi energi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara sosial. (Yopi)
