Lombok & Surabaya, 27 April 2016 – Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan Presiden Islamic Development Bank (IDB) Group, Dr. Ahmad Mohamed Ali melakukan kunjungan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 April 2016, dalam rangka mempromosikan Sidang Tahunan Islamic Development Bank (ST IDB) ke-41 yang akan berlangsung pada 15 – 19 Mei 2016 di Jakarta. Sidang Tahunan IDB ke-41 ini akan mengusung tema utama yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan dan Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Keuangan Inklusif.” Fokus utama pada kunjungan kedua pejabat tinggi tersebut ke Lombok, selain mempromosikan ST-IDB ke-41 juga berfokus pada berbagai kemungkinan kemitraan antara Indonesia sebagai salah satu Anggota IDB dengan IDB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui Pembangunan Infrastruktur. Hal ini juga terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membangun infrastruktur maritim dan Kota Baru Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara. Potensi Lombok dalam pembangunan infrastruktur maritim dan konsep pembangunan yang syariah akan menjadi relevan dalam pembahasan pada kunjungan pejabat tinggi tersebut karena sejalan dengan tema utama Sidang Tahunan IDB ke-41.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan RI, Presiden IDB Group dan Gubernur Nusa Tenggara Barat juga berkesempatan menjadi panelis pada acara Forum Panel Strategis untuk merumuskan upaya dan solusi pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh Pemprov NTB. Gubernur NTB Dr. Muhammad Zainul Majdi menyampaikan berbagai konsep syariah dalam rencana pembangunan infrastruktur maritim untuk mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan hal ini sejalan dengan konsep syariah. Dalam kaitan itu, pembangunan Kota Bandar Kayangan akan menerapkan prinsip-prinsip “Public – Private People Partnership” (4P), yang diwujudkan dengan mendirikan perusahaan bersama, dimana saham-saham perusahaan akan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, para investor dan manajemen professional, dan para pemilik lahan. Skema ini dimaksudkan dalam rangka untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), memastikan stabilitas di masa mendatang, di mana masyarakat akan punya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap pembangunan dan juga akan merasakan manfaat pembangunannya.
Menanggapi konsep pembangunan tersebut, Menkeu Bambang Brojonegoro menyatakan, “Menteri Keuangan menghimbau agar Sidang Tahunan ke-41 ini bukan saja menjadi ajang pertukaran pikiran dan gagasan bagi perbaikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah global, namun juga agar menjadi media efektif bagi dunia usaha dan pemerintahan untuk meningkatkan eksposur produk maupun program prioritas guna meraih transaksi bisnis dan pembiayaan konkrit maupun dukungan teknis lainnya – di mana dalam konteks ini Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki modal strategis sebagai mitra, peserta maupun kontributor sidang tahunan ini mengingat prestasi yang cukup impresif sebagai destinasi “Halal Tourism” terbaik di dunia”, tutur Bambang dalam forum panel strategis.
Sedangkan Presiden IDB Group, Dr. Ahmad Mohamed Ali juga menanggapi pentingnya dukungan berbagai pihak untuk dapat mendukung terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur yang akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan di daerah. “Pembiayaan infrastruktur akan menjadi pilar utama dalam hubungan antara IDB dan Indonesia, karena dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan inklusi keuangan. Fokus IDB pada infrastruktur akan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur”.
Di hari yang sama, Presiden IBD melanjutkan kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur dimana acara kunjungan bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Selain mempromosikan ST-IDB ke-41, fokus kunjungan pejabat tinggi tersebut adalah berbagai kemungkinan kemitraan antara Indonesia dengan IDB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui Sistem Keuangan Inklusif. Fokus ini ditujukan dengan menyoroti berbagai upaya pemberdayaan ekonomi mikro dan alih profesi para pekerja informal menjadi pelaku usaha mikro melalui program dan penyaluran pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Presiden IDB, Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini duduk dalam forum panel strategis untuk membahas berbagai upaya dan dukungan IDB dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui Sistem Keuangan Inklusif. Forum Panel Strategis akan ditutup dengan peresmian gedung baru Twin Tower UIN Sunan Ampel oleh Menteri Agama RI yang akan disaksikan oleh Presiden IDB. Pembangunan gedung baru Twin Towers UIN Sunan Ampel tersebut merupakan salah satu proyek pembangunan di sektor pendidikan yang didanai oleh dukungan pinjaman dari IDB.
