SUMENEP, beritaLima – Setelah mendapatkan penghargaan dibidang Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 dari Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu, RSUD. dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dalam memberikan palayanan yang baik kepada masyarakat.
Pada Selasa (17/10/2017), Rumah BLUD Kabupaten Sumenep tersebut menggelar acara Kunjungan Tim Penilaian Budaya Kinerja dari Tim Provinsi Jawa Timur yaitu Aris Samson, Muslikhah, MGS. Aritonang, Pujito Kusworo, Winarsono, para pejabat struktural RSUD Dr. Moh Anwar Sumenep, beserta Komite Medis, Komite Keperawatan dan staf fungsional.
Direktur RSUD. Dr.H. Moh. Anwar Sumenep dr.Fitril Akbar, M.Kes. dalam sambutannya menyampaikan, acara ini bertujuan untuk peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mengemban misi dan tujuan organisasi. “Ini untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) bisa diwujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui budaya kinerja di lingkungan pemerintah,” kata Fitril Akbar.
Menurutnya, RSUD Dr. Moh Anwar Sumenep merupakan salah satu organisasi pelayanan publik yang memiliki potensi melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan reformasi birokrasi yang dibuka selebar-lebarnya. Hal itu diatur dalam Undang-undang nomor 386 Ayat 1. “Hal ini bisa menunjang berbagai aspek budaya inovasi yang sejatinya untuk mencapai keberhasilan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Fitril meminta kepada semua elemen di jajaran struktural RSUD Dr. Moh Anwar, dalam corporate culture, inovasi praktis diizinkan untuk diterapkan ditempat kerja. “Mari kita berdiskusi dan berfikir tentang suatu hal yang lebih baik agar bisa diterapkan terhadap apa yang kita lakukan hari ini,” ungkapnya.
Fitril juga memaparkan, penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai antara penyelenggara dengan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas dan dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks serta dihadapkan pada tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi dan komunikasi,” ujarnya.
(An)
