ACEH, beritalima.com|Kerusuhan yang terjadi dalam rapat paripurna pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada selasa 31 Desember 2019 merupakan moment yang sangat memalukan bagi Rakyat Aceh, hal ini disampaikan oleh Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba kepada media ini Jum’at siang-03-01-2020.
“Sejatinya kericuhan seperti ini bukan terjadi dikelas DPR Aceh, Tapi biasanya terjadi di mubes organisasi kecil, dan hal ini sangat memalukan ketika lembaga DPR Aceh yang terhormat sama levelnya dengan OKP atau Ormas”
Hasbar Kuba yang juga mahasiswa Hukum Tata Negara ini melanjutkan “Keributan yang terjadi tidak dapat dinafikan dari kegagalan ketua DPR Aceh dalam mengakomodir Anggotanya serta melakukan komunikasi secara maksimal,Kami mengkhawatirkan ada permainan ketua DPR Aceh sebagai pimpinan sidang sehingga adanya penumpukan Anggota di dalam komisi tertentu, apalagi jika dilihat peran ketua DPR Aceh sangat besar dalam mengatur ritme pengaturan AKD.
Jika dalam satu Minggu ini AKD juga belum terbentuk alangkah eloknya sebagai pemuda yang memiliki sikap,Dahlan diminta untuk berbesar hati mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR Aceh.
“Jika terus-terus begini maka ujung-ujungnya Rakyat akan dirugikan,”
Apalagi Panglima tertinggi KPA Muzakir Manaf sudah sampaikan bahwa alokasi anggaran sebelumnya sangat minim program ke Rakyat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran DPR Aceh dalam hal pengawasan dan budgetting.
“Mirisnya lagi, jika AKD saja belum terbentuk bagaimana fungsi pengawasan Anggaran tersebut supaya bisa dapat dijalankan secara maksimal.
Langkah tepat yang dilakukan Muzakir Manaf sebagai orang yang dianggap sebagai pimpinan tertinggi koalisi Aceh Bermartabat yakni mengevaluasi ketua DPR Aceh yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan fungsi lembaga legislatif tersebut.
“Ibarat kata pepatah jika suatu pasukan dipimpin oleh kambing maka mengembek lah semua pasukan tersebut, namun jika suatu pasukan dipimpin oleh singa maka mengaumlah dia. Kami menilai sejauh ini fungsi lembaga legislatif dalam melakukan controlling, sehingga jika ini dibiarkan maka justru Mualem sebagai komando koalisi Aceh Bermartabat yang mendominasi DPR Aceh justeru akan jadi sorotan rakyat.
Pernyataan terkait program-program pemerintah tersebut dikomentari langsung oleh Muzakir Manaf, namun sepertinya minim dikawal di lembaga legislatif.
Ini akan jadi Bom waktu bagi Muzakir Manaf sebagai pemilik pernyataan tersebut dan tentunya akan berujung kepada kekecewaan Rakyat. Untuk itu Muzakir Manaf hendaknya segera mengevaluasi kinerja ketua DPR Aceh sebelum merugikan Rakyat.” Tutupnya. (A79)
