JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior yang juga ekonom Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati mengaku prihatin atas sejumlah persoalan krusial yang disampaikan pakar dalam RDPU Panja Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKDP) di Jakarta pertengahan pekan ini.
Pakar yang hadir dan menyampaikan pandangan adalah Prof Mardiasmo, Prof Djohermansyah Djohan dan Prof Mahfudz Sidik. Dalam RDPU tersebut terungkap sisi-sisi filosofi dari otonomi daerah dimana desentralisasi fiskal merupakan salah satu desentralisasi ekonomi yang terkandung di dalam otonomi daerah.
Ketua DPP PKS bidang Ekonomi&Keuangan ini memaparkan, mengelola negara dengan penduduk 270,22 juta jiwa, keragaman etnis dan budaya yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika tidaklah mudah.
“Namun, ada kewajiban Pemerintah Pusat mentransfer keuangan kepada Pemerintah Daerah yang merupakan hak daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat di daerah,” kata Anis.
Sayang, ungkap Anis, fakta dilapangan menunjukkan transfer Pemerintah Pusat jumlahnya tak signifikan. Ini membuat pemerintah daerah kesulitan di dalam membangun dan mensejahterakan rakyat di daerah. “Ini menjadi catatan penting Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hak daerah. Dengan konsekuensi daerah memiliki tugas mensejahterakan rakyat di daerahnya,” tambah Anis.
Mengulas kemandirian fiskal daerah, wakil rakyat Dapil Jakarta Timur ini mengungkapkan, data yang dikemukakan para ahli, fakta dilapangan juga menunjukkan sekitar 70 persen anggaran daerah mengandalkan TKDD.
Dan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20-30 persen. “Jika TKDD macet, alangkah menderitanya daerah, apalagi terkait dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan yang lainnya,” ujar Anis.
Diungkapkan penelitian tentang penyaluran anggaran Pemerintah Pusat ke daerah yang dilakukan World Bank 2010 dituangkan dalam Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah, Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal 2010 yang menyebutkan permasalahan yang terjadi terutama terkait dengan administrasi, keterlambatan, peraturan selalu berubah, dan juknis yang selalu terlambat.
Ditegaskan, laporan penelitian yang dikeluarkan World Bank 2010 harus menjadi catatan untuk semua karena sudah sebelas tahun berlalu, masalah yang telah diungkap dalam penelitian ini masih terus berulang. Bahkan belum juga menemukan solusinya.
“RUU HKPD yang sedang dirancang perlu memuat solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang memang sudah terdeteksi sejak belasan tahun yang lalu,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
