JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan terkait meningkatnya
angka putus sekolah dan pernikahan dini belakangan ini.
Politisi senior Partai Golkar itu dalam keterangan pers yang diterima awak media, Minggu (21/2) mengatakan, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan akibat wabah pandemi virus Corona (Covid-19) berdampak salah satu tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini.
Menurut survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Provinsi Bengkulu dan Nusa Tenggara Barat (NTB), angka putus sekolah dan per
nikahan dini tinggi.
Menurut laporan yang terima dari beberapa kepala sekolah, ada peserta didik yang putus sekolah karena menikah atau bekerja.
“Dari temuan KPAI, ada 119 peserta didik yang menikah, laki-laki maupun perempuan, yang usianya berkisar 15-18 tahun,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Restno Listyarti, Kamis (18/2).
Menanggapi masalah ini, wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur itu mengatakan, Pemerintah harus meningkatkan program-program terkait parenting. “Baiknya dibangun pusat komuniktas untuk memantau keadaan anak di wilayah masing-masing,” kata dia.
Hetifah menekankan sentralnya peran guru dalam mencegah terjadinya putus sekolah dan pernikahan dini.
“Guru harus lebih peka keadaan setiap siswanya, bukan hanya sekadar nilai. Jika ada sesuatu mencurigakan harus segera diinvestigasi lebih lanjut,” terang dia.
Hetifah meminta Kemendikbud meningkatkan kualitas PJJ.
Dengan kualitas PJJ yang lebih baik, anak-anak dan orangtua tak akan kehilangan semangat buat pendidikan.
“Kerjasama dengan Kemenkominfo harus ditingkatkan dalam penyediaan akses internet merata. Pemetaan kebutuhan gawai juga harus segera dilaksanakan, agar bantuan bisa diberikan bagi mereka yang membutuhkan.” jelas Hetifah.
Pihak KPAI mengatakan, survei pembelajaran dari rumah yang dilaksanakan juga ditemukan 8,2 persen dari Kepala Satuan Pendidikan menyatakan, terdapat kasus siswa putus sekolah di satuan pendidikan mereka.
Kasus tertinggi dari kelompok siswa yang bersekolah di SMK, 16,5 persen Kepala Sekolah SMK melaporkan ada siswa yang putus sekolah. (akhir)
