Usai groundbreaking Jembatan Ngadiluwih di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (15/5) siang, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengajak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono melihat proyek pembangunan jembatan Brawijaya yang mangkrak di tengah kota Kediri.
Menurut Seskab, Jembatan Brawijaya itu sudah hampir empat tahun mangkrak, dan Menteri PUPR telah meminta untuk dihitung ulang, untuk bisa diselesaikan karena memang salah satu tugas pemerintah pusat adalah menyelesaikan hal-hal seperti ini.
“Kalau ini nanti sudah selesai maka persoalan hukumnya kita akan pisahkan, karena ini memang ada persoalan hukum yang terjadi pada waktu itu, sehingga pembangunannya dihentikan,” kata Pramono seraya menambahkan, untuk itu persoalan hukumnya dipisahkan, dihitung ulang, kemudian dari hasil perhitungan itu nanti Menteri PUPR yang akan mengambil kebijakan.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan melakukan audit teknis terlebih dahulu atas jembatan yang mangkrak itu. Kemudian nanti secara financial akan meminta Badan Pengawas Keuanan dan Pembangunan (BPKP), termasuk mengenai siapa yang harus bertanggung jawab. “Kalau sudah, akan kita terusin,” tegasnya.
Untuk itu, Basuki menungu surat dari Walikota Kediri, sehingga Kementerian PUPR bisa bergerak lebih jauh. “Wali Kota usul kepada Pak Presiden, tembusan saya dan Pak Seskab, saya bergerak,” ujarnya.
Ditambakan Basuki, bahwa Jembatan Brawijaya Kediri yang mangkrak itu bukan Kementerian PUPR yang mengerjakan, tetapi dari Pemerintah Kota Kediri. Namun demikian, sangat disayangkan kalau pembangunan jembatan ini tidak diteruskan, karena tinggal 20 persen lagi. (DNA/OJI/ES)
