AMBON,- Menyikapi tuduhan atas pertanggungjawaban realisasi dana Bumdes 2017 Desa Dada-Kataloka, Sabandar Lisa Kelilauw mengakui, apa yang dituduhkan tidak benar.
Hal ini disampaikan Sabandar, menyusul pemberitaan sebelumnya pada media ini. Alhasil, Sabandar sampaikan klarifikasinya.
Secara terperinci, Sabandar membeberkan, dana Bumdes Desa Dada Kataloka tahun 2017 memang benar sebanyak Rp 112 juta.
Peruntukannya ; Rp 100 juta untuk program simpan pinjam yang disepakati oleh seluruh masyarakat desa Dada, dalam musyawarah bersama.
” Kemudian, Rp 12 juta untuk biaya operasional. Biaya operasional berdasarkan hasil kesepakatan bersama juga. Nah, masyarakat bersepakat untuk bunga dari pinjaman 10 persen bagi masyarakat Dada. Sedangkan, masyarakat di luar Dada itu sebanyak 30 persen. Belum sampai seminggu, uang Rp 100 juta tersebut habis dipinjam oleh masyarakat Dada dan ada 3 orang di luar masyarakat Dada. 1 bulan kemudian, kami melakukan penagihan, dari Rp 100 juta yang dipinjam masyarakat hanya mengembalikan Rp 1 juta,” sebutnya.
Dijelaskan lebih lanjut, setelah itu ada upah kerja dari dana desa. Jadi kami langsung melakukan pemotongan bagi masyarakat yang meminjam uang simpan pinjam tersebut.
Selanjutnya, ungkapnya lagi, kami pengurus BUMDES melakukan rapat evaluasi karena kami menilai program ini tidak efektif. Masyarakat yang meminjam dana tersebut bukan untuk membuat usaha sesuai cita-cita awal. Bahkan, alasan masyarakat tidak mau mengembalikan uang pinjaman karena menurut mereka itu uang mereka.
” Atas kejadian tersebut, kami pengurus BUMDES menyepakati untuk mengganti program dari simpan pinjam ke foto studio berjalan. Hasil rapat itu kami sampaikan ke Penjabat Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPNA,” ujarnya.
Jadi, menurutnya, dana yang kami potong di upah kerja itu, sekitar Rp. 60 juta lebih. Saya sendiri lansung ke Makassar berbelanja. Diantaranya, belanja LAPTOP, LENSA FIX, LENSA TELE, BLITZ EKSTERNAL, TRIPOD, PRINTER, KERTAS FOTO dan HARDISK.
” Kalau Kamera 700D punya saya sendiri. Sedangkan soal motor desa itu, ada 4 unit motor desa. Setiap pergantian Penjabat, tidak ada pengembalian motor desa dari Penjabat pertama. Saya akan kembalikan motor desa jika diminta oleh Penjabat sekarang,” akuinya. (ulin)
