Beritalimacom| Di era Presiden Jokowi, salah satu kebijakan yang ditempuhnya adalah akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini tak berlebihan, mengingat posisi strategis Indonesia alam geopolitik dunia, dimana dua pertiga luas wilayahnya diisi oleh lautan atau perairan.
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia kini menjadi incaran sekaligus sasaran banyak negara dalam melihat sejumlah potensi baharinya. Salah satu potensi yang belum tergarap dengan optimal berada di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna dan Kabupeten Anambas.
Mengapa dikatakan belum tergarap dengan optimal terkait potensi bahari di perairan Kepti? Ini ada kaitannya dengan situasi geopolitik terkini yang terus memanas di Laut Cina Selatan (LCS), di mana ada batas perairan NKRI yang bersinggungan langsung dengan kawasan tersebut, yakni Laut Natuna Utara.
Potensi Laut Natuna Utara
Konflik saling klaim (tumpeng tindih) wilayah di LCS diributkan oleh sejumlah negara, seperti China, Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam. Bahkan kini Amerika Serikat pun (AS) sering mengirim alat utama sistem senjata (alutsista), baik kapal perang atau pesawat udaranya guna memantau kawasan tersebut.
Posisi Indonesia sendiri juga ada yang bersentuhan langsung dengan LCS, yakni di perairan Provinsi Kepri, tepatnya di Kabupaten Natuna. Mensikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramly (almarhum), secara serius pernah memberi perhatian kepada periaran Natuna yang sangat dekat dengan kawasan konflik LCS.
Rizal secara tegas memberikan nama Laut Natuna Utara (LNU), agar semakin nyata kehadiran negara di halaman terdepannya. Meski tak sampai setahun menjabat Menteri (2016), Rizal Ramly memiliki perhatian serius di Natuna.
Dalam buku yang terbilang baru ditulis Arief Gunawan (2024) berjudul “Rizal Ramli, Cinta, Kegigihan dan Patriotisme” diutarakan, “banyak ahl menyebut kawasan ini menyimpan cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, dan merupakan salah satu kawasan laut terpenting di abad 21.”
Pada 2017, Indonesia yang menjadi anggota Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) melalui Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), telah mengeluarkan peta laut NKRI yang mencantumkan LNU di dalamnya. Ini berarti, sekaligus, menjawab klaim China atas alasan sejarah sepihak (nin3-eash line atau sembilan garis putus) kalau LCS atas dibawah kekuasaannya.
Dalam berita dari BBC.Com (14/7) digarisbawahi, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut pemakaian nama baru untuk perairan di utara Kepulauan Natuna sebagai hal ‘yang tidak kondusif’. Namun Indonesia tak bergeming dan memang telah menempuh bjalur tepat dengan menamai LNU serta diakui oleh peraturan hukum internasional.
Sail Natuna, Sebuah Kerangka Kerjasama
Kini, dengan berbagai gejolak yang terjadi di LCS, Indonesia dapat memiliki peran strategis. Salah satunya dengan pendekatan “Diplomasi Pelayaran” (Sail Diplomacy), yang dikemas dengan baik dan berkelanjutan serta melibatkan semua negara, baik yang sering terlibat dalam konflik di LCS maupun yang tak ada hubungannya dengan kawasan ini.
Mengapa Sail Natuna penting? Karena dengan adanya kegiatan lomba pelayaran di kawasan LNU, diharapkan akan diikuti dengan serangkaian kegiatan kebaharian yang berkelanjutan dan rutin setiap tahunnya. Misalnya, melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dunia, pegiat komunitas pelayaran internasional, pecinta wisata bahari, pegiat lingkungan hidup dan tentunya unsur penjaga keamanan laut, seperti Angkatan Bersenjata dan Coast Guard dari setiap negara.
Sail Natuna sendiri sudah mulai berjalan sejak 2015 hingga 2019. Setelah itu belum ada lagi, karena pada 2020 hingga 2022 dunia dilanda pandemi Covid-19 termasuk Indonesia. Selama Sail Natuna berlangsung, pesertanya terus bertambah dari komunitas yacht termauk dari negara sahabat,
Namun, event ini belum dikemas dengan baik dan promosinya masih sangat terbatas. Sudah saatnya pasca berlalunya pandemi Covid-19, Indonesia kembali menggelar berbagai atraksi kebaharian berskala internasional. Salah satunya ya Sail Natuna, yang memiliki peran juga untuk menjadi sarana diplomasi kerjasama pelayaran guna meredam konflik di LCS.
Kedalam negeri, event Sail Natuna sangat bermanfaat sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pesisir Natuna dan Anambas khususnya. Beranda terdepan di utara Indonesia, daerah ini harus tampak cantik, mempesona, sehingga ramah dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan mancanegara.
Selama Pemerintahan Jokowi, memang peran TNI lebih dikedepankan dalam menjaga perairan LNU. Ini beralasan karena kerap kali ada kapa lasing yang masuk untuk menjarah ikan. Namun, pendekatan keamanan harus disertai dengan pendekatan lainnya, termasuk pemberdayaan wilayah Natuna-Anambas, sumber daya manusianya (khususnya kemampuan kapal nelayan dan perangkatan pendukungnya).
Oleh: M. Abriyanto, wartawan beritalima.com
