JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Dr H Saleh Partaonan Daulay berharap Sidang Tahunan (ST) MPR RI yang dijadwalkan digelar 14 Agustus mendatang diharapkan berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut dikatakan Saleh dalam dialog Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI’ bersama anggota MPR RI Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS), Dr Hj Kurniasih Mufidayati serta pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7).
Menurut wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Utara tersebut, Sidang Tahunan MPR RI kalau tidak berdampak kepada masyarakat, harus ada evaluasi agar pemerintah mendengarkan seluruh aspirasi rakyat untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
“Kalau hanya mendengar pidato (laporan kerja) Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, tapi tak ada evaluasi untuk perbaikan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka tak akan bermanfaat bagi rakyat,” kata mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI yang terdiri dari laporan kerja terkait pengelolaan negara dalam setahun terakhir ini, kalau monolog, tanpa evaluasi terhadap kinerja pemerintah, MPR RI, DPR RI dan DPD RI, hanya terkesan lomba pidato.
“Jadi, ST MPR RI itu bisa menjelaskan soal defisit anggaran untuk Covid-19 yang lebih 3 persen, bantuan sosial yang tidak merata akibat data yang tidak beres, anggaran Kemenkes RI yang Rp75 triliun, tapi baru dicairkan Rp25,7 triliun dan sebagainya,” kata Saleh.
Apalagi pidato itu hanya mengacu pada visi dan misi presiden, bukan GBHN. Karena itu, kemudian lahir gagasan untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara, semacam GBHN. “Dan, untuk GBHN itu perlu amandemen UUD NRI 1945,” tutur Saleh.
Sedangkan Margarito mendukung dihidupkannya GBHN tersebut dan pidato presiden dan semua lembaga negara harus mengacu pada GBHN. “Kalau tidak, bagaimana nasib bangsa ini ke depan, kalau hanya berpegang pada visi misi presiden. Sehingga yang menyumbang besar pada pilpres itulah yang bisa menentukan visi misi presiden? Kalau itu benar, maka, kita ini berkhidmat pada kapitalis-liberalis. Karenanya diperlukan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN.”
Sementara itu Kurniasih hanya berharap dalam ST MPR RI itu bisa disampaikan secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah, agar program pembangunan dan pengeloaan negara ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. “Kita harapkan pidato disampaikan dengan transparan dan akuntabel,” jelas dia. (akhir)
