JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melakukan kunjungan (silaturahim) ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).
Kunjungan itu dipimpin Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini didampingi Sekretaris Fraksi, Ledia Hanifa Amaliah, Bukhori Yusuf (Komisi VII) Almuzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera (Komisi II) dan Nasir Djamil dari Komisi III DPR RI.
Jazuli mengatakan, kedatangan mereka untuk bersilaturahmi sekaligus meminta masukan terkait sejumlah RUU yang diinisiasi Fraksi PKS DPR RI.
“Kedatangan kami yang utama adalah silaturahmi sebagaimana yang dikomunikasikan kepada Ketua Fraksi PKB sekaligus untuk mendapatkan masukan dan membangun kesamaan persepsi, terkait dengan RUU yang sedang dibahas RUU Perlindungan Ulama yang dirubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh&Simbol Agama dan tengah dibahas di Badan Legislasi (Baleg),” ungkap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, pihaknya meminta Fraksi PKB guna menyempurnakan draft yang sudah dibuat Fraksi PKS terutama dalam RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama yang diinisiasi oleh PKS ini.
“Kami minta Fraksi PKB untuk menyempurnakan draft yang sudah kami buat, karena kami mengetahui Fraksi PKB termasuk yang mendukung RUU Tokoh dan Simbol Agama yang kami gulirkan. RUU ini kalau bisa masuk ke Baleg, karena ini banyak menyangkut ulama, kiyai dan tokoh agama yang harus kita lindungi,” tutur wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Banten ini.
Dikatakan, selain RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, juga RUU Pemilu, RUU Omnibus Law y ang kini menjadi sorotan publik. Untuk RUU Pemilu yang menjadi fokus Fraksi PKS adalah besaran Parliamentary Threshold (PT).
“Ada yang mengusulkan tujuh. Namun, Fraksi PKS mengusulkan PT 5. Kami berharap kenaikan dilakukan secara bertahap sehingga penyederhanaan terjadi secara alami, dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Selain itu PKS juga ingin proses demokrasi berjalan kondusif dan tidak konfliktual karena adanya pemasungan politik yang drastis,” tutur Jazuli.
Terkait dengan RUU Omnibus Law, Jazuli menyadari bahwa Fraksi PKB ini koalisi pemerintah. Jadi sikapnya pasti mendukung. “Namun, Fraksi PKS mengajak, agar RUU Omnibus Law yang nantinya dibahas, tetap dalam koridor konstitusional, mengedepankan kepentingan rakyat kecil, UMKM, menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional atas sumber daya dan aset-aset strategis bangsa,” demikian Dr Jazuli Juwaini. (akhir)
