SURABAYA, beritalima.com – Pemprov Jatim telah menyiapkan empat strategi dalam rangka menyambut bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030, dimana jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada acara di salah satu radio swasta di Surabaya, Rabu (26/07).
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, empat strategi yang dipersiapkn tersebut mencakup bidang pendidikan dan kesehatan. Langkah pertama yakni dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja lewat pendidikan. Kedua yaitu memberi peluang gender, sehingga perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam pembangunan ekonomi. Ketiga yakni menambah peluang lapangan kerja, dan yang terakhir pasangan usia subur ikut dalam program Keluarga Berencana (KB) atau 2 anak cukup.
“Jatim adalah provinsi dengan laju penduduk yang rendah yaitu 0,61% dan Total Fertility Rate/TFR nya hanya 1,9%. TFR Jatim cukup rendah karena rata-rata perempuan usia suburnya bekerja sehingga mereka bisa melakukan kontrol sendiri,” ungkap Pakde Karwo.
Khusus strategi di bidang pendidikan, Pakde Karwo menyampaikan, Pemprov Jatim sejak tahun 2013 telah melakukan restrukturisasi pendidikan. Hal ini dilakukan karena perbandingan jumlah SMU yang lebih banyak daripada SMK, perbandingan SMU:SMK awalnya yakni 62%:38%. Namun sejak berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov maka pada tahun 2015 perbandiang SMU:SMK menjadi 35%:65%. “Pada akhir tahun 2019 perbandingan ideal antara SMU:SMK harus bisa dicapai yakni 30%:70%. Langkah detailnya juga telah kita persiapkan dengan matang,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, dari 2011 SMK yang ada di Jatim milik Pemprov sebanyak 290 SMK dan telah terstandarisai. Sedangkan sisanya adalah milik swasta, dan ada 1018 SMK swasta yang harus dibenahi. Saat ini, Pemprov juga fokus untuk melakukan perbaikan pada SMK tersebut dengan memberi bantuan sarana prasarana yang memenuhi standar. “Sekarang sudah pembenahan SMK telah mencapai 20 hingga 25%. Oleh sebab itu Jatim juga telah menjadi percontohan implementasi pendidikan vokasional nasional,” terangnya.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo menjelaskan, sebanyak 38% tenaga kerja di Jatim yakni tenaga unskill yang hanya lulusan SD tidak lulus SMP. Oleh sebab itu Pemprov menggagas pembentukan SMK Mini. Ada sekitar 262 SMK Mini yang khususnya berada di pondok pesantren, telah mampu mencetak 54 ribu tenaga terampil per paketnya. “Awal desainnya tenaga kerja terampil tersebut kita persiapkan untuk siap dikirim ke luar negeri,namun faktanya hampir 60% banyak yang jadi pengusaha. Karenanya dorongan kami adalah mereka bisa bekerja di industri pasca panen,” pungkasnya.
Ikut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dr. Saiful Rachman, MM, M.Pd, dan Kepala Bappeda Prov. Jatim Dr. Budi Setiawan, MMT. (rr)
