KEPULAUAN SULA,beritaLima,com – Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corupption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak keseriusan Korps Adhyaksa mengusut kasus yang diduga merugikan negara ini, khusunya di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul)
Pasalnya, Tiga Kasus dugaan korupsi anggaran bantuan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak Non fisik 2018, sebesar Rp.3.158. 450.000, dan anggaran pembuatan saluran Desa Wainib memiliki pagu anggaran Rp 1, 2 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 1.199.998.079.
Kemudian pengadaan solar single ornament pagunya Rp 2,1 miliar dan HPS Rp 2.199.976.062 yang di kerjakan CV. Kharisma Karya, ketiga kasus tersebut diduga terkesan lambat,”ungkap Drektur HCW Rajak Idrus kepada media ini, Kamis (04/03/21)
Lanjut Rajak, ketiga kasus tersebut sudah dua tahun lebih ya, penanganan kasus anggaran BOKB, anggaran pembuatan saluran Desa Wainib dan pengadaan solar single ornament oleh Kejari, itu sangat lama.
Bahkan, kata dia, dengan tenggang waktu yang cukup lama tersebut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula yang baru segera tindaklanjuti, “Masyarakat perlu kepastian hukum, apakah dalam jangka waktu dekat ini Kajari yang baru ini, segera tuntaskan ketiga kasus tersebut, “tegas Rajak.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Kepulauan Sula, Buhan melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Nanda Hardika saat dikonfiasi lewat pesan Whats App, Kamis (04/03/21) mengatakan bahwa, untuk kasus dugaan kuropsi saluran draenasi Desa Wainib dan Solar Single masih dalam proses, sementara untuk yang BOKB, saya tidak tau, besok saya lihat administrasi di kantor, “ungkap Nanda.[DN]
