Jakarta, beritalima.com| – Masalah sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) jadi bahan diskusi rapat Komisi XII DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta (7/11).
Diskusi yang berjalan dinamis, merupakan rapat kerja perdana DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai mitra kerja.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, soroti agenda lingkungan hidup untuk 2025, terutama soal pengendalian pencemaran, pengurangan emisi GRK, serta strategi kelola sampah.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras Kementerian, terutama dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan pengurangan emisi GRK. Ke depan, kami mendukung peningkatan kinerja ini agar tujuan-tujuan besar dalam perlindungan lingkungan hidup bisa lebih terwujud,” ujar Bambang.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan berbagai rencana program kerja prioritas. Salah satu program unggulan yang dibahas adalah pendirian lima ribu bank sampah di seluruh Indonesia.
“Bank sampah ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengelola sampah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Hanif.
Komisi XII menyampaikan dukungannya terhadap tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun bagi Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2025. Tambahan ini diharapkan memperkuat penerapan ekonomi sirkuler, pengelolaan sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta mendorong perdagangan karbon. Sinergi bersama dunia usaha juga menjadi fokus utama, demi membangun fondasi ekonomi berbasis lingkungan.
Sebagai bagian dari kesepakatan rapat, Komisi XII meminta agar Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi XII paling lambat pada 13 November 2024. Jawaban ini penting agar para anggota Komisi dapat memantau implementasi program secara komprehensif.
Jurnalis: Rendy/Abri
