MADIUN, beritalima.com- Pembahasan APBD Perubahan Kota Madiun, Jawa Timur, berlanjut. Untuk itu, rapat paripurna kembali digelar dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Walikota atas Perubahan APBD 2021, Kamis 12 Agustus 2021.
Walikota Madiun, H. Maidi, bersama Wakil Walikota, Inda Raya, secara bergantian membacakan penyampaian nota keuangan tersebut.
Walikota mengatakan, penanganan Covid-19 tetap menjadi prioritas dalam APBD perubahan tersebut. Termasuk upaya peningkatan perekonomian. Bahkan, semakin ditingkatkan. Setidaknya, Pemkot mencadangkan Rp 61 miliar untuk dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran untuk kesehatan khususnya penanganan Covid-19 mencapai 50 persen dari pos BTT tersebut. Salah satunya, terdapat rencana tracing antigen per RT.
‘’Kalau BOR-nya turun, rumah sakit longgar, yang ada di masyarakat kita kejar. Kita siapkan antigen per RT. Tracing kita tingkatkan benar. Kita siapakan anggaran sekitar Rp 6-7 miliar. Semakin cepat ditemukan, semakin cepat ditangani,’’ kata H. Maidi.
Walikota berharap, jangan sampai terlambat. Sebab, banyak masyarakat yang sejatinya sakit tapi merasa sehat. Tidak melapor dan tidak berobat. Mereka baru berobat jika kondisinya semakin parah. Padahal, penanganan tak akan maksimal jika kondisi pasien sudah dalam fase kritis. Karenanya, petugas bakal lebih banyak turut ke masyarakat. Mereka akan dilakukan pengecekan secara massif.
‘’Semua kita cek. Ketemu OTG atau yang bergejala, langsung kita lakukan penanganan lebih lanjut,’’ tegasnya.
Selain itu, bantuan sosial juga menjadi perhatian dalam APBD perubahan. Mulai bantuan sembako sampai uang tunai. Pemerintah memang berencana memberikan Bantuan Sosial Terpadu (BST) daerah kepada masyarakat. Besarannya sama dengan BST pusat. Yakni, Rp 200 ribu perbulan. Untuk sasarannya, walikota menyebut sudah terdata sekitar lima ribu penerima. Pengecekan data masih dilakukan agar tidak terjadi dobel bantuan.
‘’Kita sudah punya aplikasi pengecekan bantuan. Jadi cukup masukkan NIK, maka akan muncul keterangan terdaftar bantuan atau tidak. Dari tujuh ribu data yang masuk, setelah kita cek pakai aplikasi itu, ada sekitar dua ribu yang ternyata sudah mendapat bantuan,’’ pungkasnya sembari menyebut menggandeng Kantor Pos untuk penyalurannya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, mengatakan, nota keuangan selanjutkan akan dilakukan pembahasan dengan badan anggaran. Pun, akan dikelompokkan per komisi yang membidangi dan dilakukan pembahasan masing-masing komisi.
“Setelah itu, akan disampikan hasil pandangan komisi dalam rapat paripurna,” ucapnya. (Sumber Diskominfo/editor: Dibyo).
H. Maidi (kanan), Inda Raya (kiri) bawah.
