TRENGGALEK, beritalima.com
Menanggapi Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda, Bupati Trenggalek menyampaikan jawabannya didepan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek. Paripurna yang diselenggarakan di Graha Paripurna DPRD tersebut dihadiri sejumlah anggota Dewan, Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, para kepala OPD, perwakilan instansi vertikal dan horizontal serta para pejabat terkait.
Agenda rapat membahas mengenai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap raperda tentang pertanggungawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan dibacakan langsung oleh Bupati Trenggalek, Gus Ipin.
“Pada prinsipnya, pandangan umum dari fraksi-fraksi sudah kami terima sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah,” sebut Gus Ipin saat dikonfirmasi beritalima.com usai Paripurna, Senin (1/7/2019).
Namun, lanjut Bupati, jika memang perlu pendalaman dari tiap Fraksi terkait jawaban Bupati yang disampaikan tadi tetap dihormati dan akan diterima sebagai masukan positif.
“Pemerintah dalam hal ini selalu terbuka terhadap masukan dari pihak DPRD, karena semua bermuara hanya demi kepentingan masyarakat Trenggalek,” imbuhnya.
Dilain pihak, menanggapi jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Trenggalek dimaksud, Fraksi-fraksi yang ada juga memberikan tanggapan beragam namun tetap akan mendalami secara internal di masing-masing Fraksi. Salah satu yang secara langsung memberikan uraian tanggapan adalah Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, H.Samsuri.
“Kami, khususnya Fraksi Partai Golkar tetap mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” ungkapnya.
Akan tetapi, tambah Samsuri, masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada pihak eksekutif untuk bahan perbaikan. Karena dalam tiap penggunaan anggaran itu harus berorientasi pada ‘benefit’ (utamanya azas manfaatnya) bagi rakyat.
“Jika hanya sekedar hitung-hitungan kalkulasi saja, semua pasti bisa. Namun didalam penggunaan dan belanja anggaran pemerintah itu kan harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas,” tandasnya.
Menurut Politisi Golkar asli dari Kecamatan Watulimo tersebut, selama ini jawaban dari pemerintah daerah hanya bersifat ‘justifikasi’ atau pembenaran saja dari apa yang sudah dikerjakan, bukan alternatif solusi dalam menyelesaikan akar permasalahan (problem solving).
“Fraksi Partai Golkar melihat, masih sebatas laporan atau pembenaran saja dari yang dikerjakan. Bukan penyelesaian masalah dari akarnya,” tegas Samsuri.
Dia mencontohkan, sebagaimana kasus penanganan pengguna narkoba dikalangan generasi muda yang masih tinggi. Pemerintah daerah belum mampu menuntaskan itu selain hanya sekedar sosialisasi ataupun rehabilitasi. Semestinya, pemerintah sudah mulai melakukan kajian terhadap sumber dari permasalahan bukan sekedar menangani masalah yang sudah muncul.
” Harus ada langkah-langkah kongkrit, baik dari segi penanganan preemtif maupun preventif nya sehingga tidak perlu melakukan tindakan represif. Kordinasi dengan pihak terkait perlu ditingkatkan lagi,” pungkasnya. (her)
