JAKARTA – Pemerintah telah melakukan upaya maksimal agar sinkronisasi data Covid-19 maupun data kesehatan lainnya terwujud. Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, memberi peluang akselerasi terwujudnya sistem satu data sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data.
“Satu data ini akan dijadikan fondasi untuk memformulasikan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran,” sampai Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (18/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Satgas Penanganan Covid-19 saat ini turut berupaya mengakselerasi terwujudnya satu data, setidaknya untuk penanganan Covid-19. Seperti dengan memanfaatkan data testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan) yang dikumpulkan Kementerian Kesehatan dari seluruh laboratorium, puskesmas dan rumah sakit se-Indonesia.
Data ini selanjutnya diolah oleh sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku. Hasil olahan data, menjadi analisis sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Selain mengolah data kesehatan, sistem Bersatu Lawan Covid-19 yang mengumpulkan, juga melakukan analisis terhadap data monitoring protokol kesehatan yang dikumpulkan duta perubahan perilaku, aparat TNI/Polri sebagai penegak kedisiplinan hingga tingkat kabupaten/kota,” lanjut Wiku.
Perkembangan hingga 14 Februari 2021, sistem BLC Monitoring Perubahan Perilaku telah menerima lebih dari 300 juta laporan masuk. Data ini diolah, sehingga menunjukkan peningkatan atau penurunan di tingkat kabupaten/kota setiap minggunya. Dan hal ini didukung dengan infrastruktur berbasis high performance computing. Sehingga dapat mengolah hingga 20 miliar data dalam 90 Mili second.
Untuk itu, upaya mewujudkan satu data ini, tidak dapat dicapai apabila tidak terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara seluruh unsur yang terlibat, baik pengumpul, pengelola maupun pengolah data. “Dimohon kepada seluruh instansi pemegang data baik tingkat pusat dan daerah agar terus berkoordinasi dengan baik demi tercapainya kualitas data yang mumpuni,” harap Wiku.
