SURABAYA, Beritalima.com |
Tidak mudah menjadi wakil rakyat, apalagi memiliki status sebagai ASN yang notaben menjadi pelayan rakyat. Karena keduanya memiliki tugas dan tujuan yang sama, yakni demi kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh M Satib anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi Gerindra.
Satib menuturkan, dalam segala kebijakan, Satib merasa bahwa antara eksekutif dan legislatif tidak sejalan. Sehingga masyarakat tidak bisa menikmati kinerja masing-masing dengan optimal, termasuk saat terjadi Pandemi Covid 19.
“Jadi jika kaitannya dengan social distancing dan physical distancing, tetap berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga lain sampai lembaga pemerintah daerah seperti dari POLRI juga melakukan. TNI juga melakukan semacam itu, sehingga mau ndak mau antara kekuatan masyarakat dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan semampunya tetap melaksanakan. Karena kebijakan protokol kesehatan itu sudah merupakan suatu keputusan pemerintah pusat ,” ujarnya.
Selama ini tidak ada teguran atau sanksi jika masyarakat tidak taat kepada aturan protokol kesehatan.
“Cuma kalau sanksi menurut saya sih belum ada. Tetapi kita tidak sampai terjadi PSBB, karena dalam PSBB ini tanggung jawab pemerintah sangat besar sekali, sebagai konsekuensi dari kebijakan PSBB,” ungkap Satib.
Satib menuturkan, Jika PSBB diberlakukan, masyarakat akan menjadi korban karena tidak bisa mencari nafkah, sementara pemerintah daerah Jember tidak mungkin mampu mengcover kebutuhan hidup masyarakat di wilayah kabupaten.
“Pemkab Jember tidak memiliki anggaran untuk mengcover kebutuhan di luar pos yang sudah dianggarkan. Dan anggaran itu hanya cukup untuk biaya operasional dan gaji PNS saja, ” tandasnya.
Sebagai wakil rakyat, Satib minta ada aroma dan nuansa harmonisasi antara pemerintah sebagai eksekutif dan DPRD selaku legislatif.
“Harmonis itu nikmat, bisa bekerja bersama-sama, tidak ada yang merasa paling bawah dan lebih baik karena dengan proses seperti ini maka ujung-ujungnya ya masyarakat yang jadi korban,” pungkasnya. (yul)
