SURABAYA, Beritalima.com|
Anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi Gerindra, M Satib menuturkan, Pandemi Covid 19 di wilayah pemkab Jember, cukup terkendali meskipun berada di zona merah, namun masyarakat yang terjangkit Covid 19 sangat sedikit. Satib menilai karena orang desa lebih mudah dikendalikan, mudah taat dengan aturan dan kebijakan pemerintah, terlebih jika dikatakan bahwa Covid 19 membuat orang bisa meninggal, dan juga lebih mudah menular, terutama kepada keluarga terdekat.
“Karena itu, begitu ada instruksi semua orang harus jaga jarak, harus berjemur di pagi hari, dan olah raga, kebijakan ini segera dilakukan. Kalau keluar rumah pake masker, jangan lupa cuci tangan. Alhamdulillah masyarakat desa sudah melakukan social distancing dan physical distancing, “tandas Satib.
“Ini kan masa transisi untuk menuju new normal. Dari Jember itu persoalannya cuma terletak pada anggaran untuk pelaksanaan memutus mata rantai covid itu nggak jelas. Yang kita tahu hanya sebatas bantuan dari provinsi yang dibayar Rp 21 miliar. Kemudian yang dari pusat diserahkan pada RT dan lain-lain. Tapi yang dari kabupaten ini gak jelas,” ujar Satib.
“Kita mencermati karena di Jember itu kan tidak ada APBD, yang ada Perkada. Dalam Perkada itu tidak ada kaitanya dengan alokasi untuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Perkada hanya sebatas kegiatan terbatas untuk kebutuhan kebutuhan rutin dan gaji pegawai. Maka tidak ada anggaran yang bisa untuk di alokasi atau refocusing. Ini yang menjadi tidak jelas,” sambung Satib.
“Dari yang bersifat perorangan, Kemudian dari lembaga lembaga swasta, perbankan banyak itu yang melakukan bantuan langsung ke masyarakat. Karena bagaimanapun juga ini merupakan satu tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah saja,” sergah Satib.
“Apalagi kondisi pemerintah di Jember saat ini lagi kurang begitu kondusif, artinya komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak bisa berjalan normal, sehingga persoalan persoalan strategis dari masyarakat sulit untuk bisa dituntaskan bersama-sama,” pungkasnya. (yul)
