SUMENEP, beritalima.com| Setelah mengawal Beberapa persoalan di Kepulauan Kangean beberapa waktu sekaligus monitoring bersama Komisi III DPRD Sumenep, Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Kepulauan Kabupaten Sumenep (MP3S) terus merapatkan barisan dengan terus melakukan berbagai terobosan agar dapat melakukan perubahan di bumi Sumekar Sumenep.
Kali ini, Ahad 26 September 2021, MP3S menggelar rapat koordinasi bersama anggotanya yang terdiri dari lintas profesi di kediaman salah seorang Komisioner MP3S Aziz Syabibi di perumahan PGRI Pabian Sumenep.
Sejumlah problematika pembangunan di Kabupaten Sumenep menjadi atensi para aktivis dan profesional yang tergabung dalam MP3S.
Mereka bertekad membantu realisasi program Fauzi Eva dalam mempercepat program pembangunan yang dijanjikan saat Pilkada 2020 lalu.
Sahnan, Ketua Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S) dalam acara pertemuan rutin mengatakan, MP3S hadir untuk meringankan beban Bupati Fauzi dan Wabup Nyai Eva dalam mewujudkan janji-janji politiknya kepada warga Sumenep.
“Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa kehadiran MP3S ini untuk membantu tugas-tugas pemerintah Kabupaten Sumenep.,” ucap Sahnan.
Kata Sahnan, MP3S merupakan wadah berkumpulnya para aktivis dan kaum profesional yang memiliki rasa tanggungjawab mengawal program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak.
Menurut Sahnan, Tiga hal yang perlu dicermati dalam hal pembangunan di Sumenep. Pertama, alokasi anggaran pembangunan. Kedua, perencanaan pembangunan. Ketiga, pelaksanaan pembangunan.
Katanya, alokasi anggaran yang tertuang di APBD Sumenep selalu menjadi problem disparitas darat dan pulau. Begitu pun soal perencanaan proyek pembangunan yang terkesan overload karena ada indikasi monopoli perencana.
“Yang soal pengawasan implementasi bukan sebatas kualitas tapi indikasi permainan yang mengarah monopoli juga perlu diperhatikan,” terang Sahnan.
Sahnan melanjutkan, meskipun perjalanan MP3S dari waktu ke waktu diwarnai dengan berbagai tantangan dan rintangan, namun MP3S terus berupaya seoptimal mungkin dapat melaluinya dengan penuh tanggungjawab dan profesional sebagaimana telah tertuang dalam pertemuan rutin bulanan itu, para anggota dan pengurus MP3S secara bersama sama melakukan identifikasi aneka program yang hendak dievaluasi dalam realisasi program pemerintah.
Sementara itu, Zamrud Khan, praktisi hukum di Sumenep ikut hadir dalam pertemuan tersebut juga mengatakan, ada banyak PR pembangunan Sumenep yang perlu dikaji lebih tuntas penyelesaiannya.
“Kita di sini hadir untuk memberikan solusi kepada pemerintah. Bukan menambah beban. Makanya, jangan alergi atas kehadiran kelompok- kelompok civil society, seperti MP3S ini,” sambung mantan Ketua Panwaslu Sumenep ini memberi pencerahan.
Sebelum acara di akhiri, disepakati untuk membagi tugas antar pengurus dan anggota untuk mengevaluasi sejumlah program Pemkab Sumenep.
(An)
