MALANG, Beritalima.com |
Tingginya resiko sebagai pahlawan garda depan bagi tenaga kesehatan (Nakes) dalam penanganan covid-19, diikuti banyaknya Nakes yang gugur saat merawat pasien covid, ditanggapi serius oleh wakil ketua komisi E DPRD provinsi Jatim Hikmah Bafaqih MPd, Selasa (24/8/2021).
Politisi PKB ini merasa sangat prihatin, karenanya pihaknya berharap pemerintah memberikan perhatian dan Kebijakan keberpihakan kepada para Nakes. Hal tersebut diungkapkan Hikmah saat mendapat kunjungan dari tim Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) di kediamannya.
“Untuk kawan-kawan perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) se-Jatim, semoga senantiasa sehat. Semalam yang dari Bondowoso dan Situbondo ke rumah, setelah saya paksa meeting virtual nggak mau. Beliau-beliau ini membahas soal kejelasan kontrak ikut Pemkab atau Pemprov, soal akses masa depan tes PPPK atau bahkan ASN, dan honor mereka yang lebih sering telat dibayar, menjadi bagian yang kami diskusikan,” terang Hikmah.
Hikmah menyebutkan saat pandemi hampir semua mereka ada di garda depan. Jangan dikira yang menakutkan hanya yang di RS rujukan. Di kampung-kampung dan tempat isoter juga, apalagi masyarakat cenderung susah diajak disiplin. Resikonya berlipat, rata-rata perawat kita nggak pake APD. Itu pun mereka jarang banget yang terdata sebagai penerima insentif pandemi covid dari Kemenkes.
“Lewat WA (Whats Up), kemarin Pak Sekda Heru berjanji menggenapi 12 bulan honor di tahun 2021 lewat skema P APBD. Semoga para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) memastikan kontrak teman-teman perawat Ponkesdes dan memasukkan mereka dalam kuota seleksi PPPK, selain memastikan sharring honor minimal 30% (lebih banyak yang ambil minimal) tetap diamankan. Konon Jember dan Probolinggo sudah menerapkan kebijakan tersebut. Kami di Komisi E, akan terus mendesakkan agar BKD Jatim dan Dinkes berperhatian lebih,” sambung Hikmah.
“Saya juga berharap kawan-kawan perawat Ponkesdes menguatkan keberadaan masing-masing di tiap desa, menguatkan jejaring lewat Forkom dan PPNI. Itu penting agar advokasi atas masa depan profesi Jenengan lebih mudah. Ke depan, monggo kuati Promkes, kurangi kedatangan warga ke RS dan klinik rawat inap, pastikan Germas jalan. Panjenengan di garda depan untuk soal itu. Agar Indonesia tidak bangkrut karena musti bayar klaim BPJS luar biasa besar. Dan karenanya layanan BPJS semakin rumit dan melelahkan. Tak hanya penurunan AKI dan AKB yang dinahkodai Bidan yang seksi, yang kawan-kawan lakoni tiap hari, menjaga gaya hidup warga desa tetap sehat adalah investasi luar biasa besar,” lanjutnya.
“Untuk Bu Gubernur, Para Bupati dan Wali Kota, para Kadinkes di Kabupaten Kota dan Kepala BKD Kabupaten Kota, mohon diapresiasi dan didukung selayaknya Perawat Ponkesdes kita. Ponkesdes adalah terobosan distingtif milik Jatim yang wajib kita kuatkan dan selamatkan,” pungkasnya. (Yul)
