JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah memasang iklan apalagi iklan mengenai politik seperti yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) disejumlah bioskop.
SBY tak pernah bertindak yang berpotensi langgar kampanye pemilu. Ngak pernah deh. Kita enggak pernah lakukan, pemerintahan SBY enggak pernah lakukan hal-hal yang ditengarai berpotensi melanggar peraturan kampanye pemilu.
“Tidak pernah itu dilakukan dilakukan Partai Demokrat maupun Pak SBY dalam 10 tahun dia berkuasa,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan kepada sejumlah awak media di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9).
Namun, persoalan iklan Jokowi yang siarkan Kemenkominfo di bioskop ini, Partai Demokrat menyerahkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, semua pasti ada aturannya.
“Jadi, semua parpol harus ikuti aturan kampanye. Kita harus ikuti aturan kampanye, dan dalam aturan kampanye akan dilihat apakah ada pelanggaran atau tidak,” kata Syarief.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut meminta agar Bawaslu proaktif menilai, apakah hal tersebut masuk ke dalam pelanggaran atau tidak. Semua harus dikembalikan pada aturan kampanye.
“Kita ini kan peserta pemilu, jadi kita yang harus ikuti aturan-aturan. Yang melakukan penilaian, melanggar atau tidak, ada Bawaslu. Silakan Bawaslu menindaklanjuti, kalau ditengarai ada pelanggaran,” kata Syarief.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi iklan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo yang tayang di bioskop dan foto berisi kutipan Jokowi yang viral beredar.
Wakil Ketua DPR RI tersebut menyebut, sebaiknya iklan Jokowi tersebut dicopot saja dari bioskop. “Sangat merusak suasana dan selera,” kata Fadli melalui akun twitternya @fadlizon, Rabu (12/9).
Iklan itu tayang di bioskop-bioskop sebelum film ditayangkan. Menurut Kementerian Kominfo, itu bagian tugas mereka sebagai Government Public Relation atau menjadi humas pemerintah.
Pada akhir iklan tersebut ada kutipan dari Presiden Jokowi. ‘Membangun bendungan akan menjamin produksi pangan kita di masa depan. Karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air -Presiden Joko Widodo’.
Lalu cuplikan kutipan tersebut dilengkapi hastaq #MENUJUINDONESIAMAJU. Kemudian ditampilkan juga logo Kominfo sebagai penyedia iklan layanan masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika angkat bicara dengan polemik iklan ini. Mereka memang sengaja memilih pasang iklan Jokowi di bioskop karena penonton dalam layanan hiburan ini terus tumbuh.
“Untuk film Indonesia saja per Agustus sudah sampai 36 juta penonton, belum termasuk film asing,” ujar Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu sepertti ditulis VIVA, kemarin.
Menurut Ferdinandus, tidak ada yang salah dari iklan tersebut, maka mereka menolak mencopot iklan Jokowi itu. Alasan mereka, iklan tersebut tidak menjelekkan orang atau lembaga lain. (akhir)
