SURABAYA, Beritalima.com|
Belum adanya persiapan dalam meningkatkan skill aparat pemerintah desa, namun kementerian pedesaan menggelontorkan bantuan dana desa yang lumayan banyak, sehingga fenomena ini menyebabkan banyaknya ketimpangan dalam mendistribusikan bantuan BumDes tersebut.
Bahkan banyak diantara mereka yang tidak bisa mengelola BumDes justru berakhir dibalik terali besi. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh anggota DPRD provinsi Jatim Dr. Sri Untari MAP usai menghadiri rapat paripurna di Indrapura Surabaya.
“Setiap memiliki sebuah rencana adanya program tertentu, selayaknya pemerintah mempersiapkan infrastruktur yang menunjang program tersebut, agar nantinya program yang bagus ini tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Banyak sekali program-program pemerintah yang akhirnya menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Selain BumDes, PPDB juga menuai banyak masalah,” tutur ketua fraksi PDI-P DPRD provinsi Jatim ini.
Sekretaris DPD PDI-P Jatim ini menegaskan, meskipun tujuan adanya program yang diluncurkan pemerintah itu sebenarnya sangat bagus, namun jika tidak ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, maka program tersebut tentunya akan menimbulkan masalah berkepanjangan.
“BumDes ini kan tujuan utamanya agar desa bisa berkembang, bisa
mandiri, tidak bergantung pada bantuan pemerintah. BumDes jika dikelola dengan baik, dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Disamping bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” sambung anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Ketua umum Dekopin pusat ini menuturkan, semestinya sebelum mengimplementasikan program BumDes, pemerintah mencari SDM yang memiliki kompetensi untuk mengelola Bundes. Jika dipandang perlu, bekerja samalah dengan perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan dan memberikan pelatihan skill management, agar aparat desa tersebut benar-benar bisa mendistribusikan BumDes ke sasaran yang tepat.
“Seperti untuk pengembangan UMKM, memberikan pinjaman lunak untuk petani, membangun infrastruktur fasilitas pedesaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan demikian BumDes bisa berfungsi untuk menghidupkan perekonomian desa,” pungkasnya.(yul)
