Tanjung Selor – Berita Lima – Kaltara
Sebanyak 597 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.
Gubernur Irianto Lambrie menegaskan, pengisian jabatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga melalui proses yang panjang dan matang.
“Tentu saya tidak mau mempertaruhkan nama baik dan jabatan dengan cara tidak sepatutnya serta dengan niat yang salah,” ujar Irianto dalam sambutannya kemarin.
Gubernur menjelaskan, proses yang dilakukan pihaknya sudah dimulai sejak November 2016 hingga 11 Januari 2017. Bahkan sudah memalui pembahasan yang berulang-ulang dengan tim yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, sekprov, inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD).
“Ini diselesaikan di tengah kesibukan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan penyusunan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru, serta kesibukan lainnya,” imbuh mantan Sekprov Kaltim ini.
Tak ingin asal menempatkan ASN, Irianto mengaku dalam proses yang dilakukan sangat selektif. Beberapa pertimbangan dan aspek guna menempatkan pejabat tersebut di antaranya kriteria intregitas, catatan kinerja, serta faktor latar belakang budaya.
“Maka saat diusulkan nama, saya tanya apakah yang bersangkutan punya intregitas yang baik, bagaimana kedisiplinannya, apa bisa bekerja sama dengan kolega dan masyarakat?,” tutur Irianto.
Dirinya sempat membahas terkait dengan latar belakang sosial budaya. Irianto ingin mutasi tersebut mencerminkan kebhinekaan dan keragaman yang tergambar di tapal perbatasan negara. Karena hal itu dinilainya sangat penting di provinsi yang dia pimpin saat ini “Ada dari Sulawesi, Bulungan, Tidung, Jawa, bahkan keturunan Tionghoa,” bebernya.
“Jadi kalau ada yang mengatakan sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) ya silahkan,” tegas Irianto.
Sementara, terkait pejabat dari luar Kaltara. Irianto tak menampik hal itu. Menurutnya, apa yang dilakukan untuk memudahkan proses penyelenggaraan tugas ke depannya, dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Mengingat beberapa pejabat dari luar tersebut, memiliki beberapa latar belakang dan pengalaman di bidang masing-masing. “Sudah dikonsultasikan dengan pihak terkait,” ungkapnya.
Gubernur mencontohkan, jabatan Kepala BPMPT yang berasal dari kementerian pernah menjabat Konsulat Jenderal di Tawau. “Ini menguasai 5 bahasa asing, nantinya itu akan memudahkan kalau menghadapi orang luar tidak bingung,” bebernya.
Selain itu, dirinya juga sempat mengingatkan beberapa pejabat yang dimutasi hal itu menurut Irianto sesuatu yang biasa. Bahkan, dalam 3 dekade mengabdikan diri sebagai PNS, dirinya juga pernah mengalami hal serupa.
“Tentu tidak semua akan merasa puas. Itu hal yang biasa,” imbuhnya seraya berharap para pejabat yang menduduki jabatan agar dapat bekerja dengan meluruskan niat sesuai dengan kontrak dalam pelantikan yang ditandatangani masing-masing pejabat.
Selain itu, disinggung terkait beberapa jabatan yang masih kosong, kata dia, nantinya akan menunjuk pelaksana tugas sembari menunggu pengisian pada pelantikan berikutnya. Sebab pihaknya akan membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengikuti seleksi yang bakal segera dilakukan pihaknya bersama tim dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Untuk diketahui, dari total 597 yang dilantik, 34 di antaranya pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Meliputi 3 asisten, 3 staf ahli, 6 biro, 5 badan, 15 dinas, 1 kantor, serta 1 sekretariat.
Dari 34 perangkat tersebut, 4 di antaranya diisi pejabat dari luar Provinsi Kaltara. Yaitu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perhubungan dari mantan Kepala Dinas PU Berau Kaltim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (PMPT) mantan Konsulat Jenderal di Tawau.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Marthen Sablon berpesan kepada Satuan Kerja Perangkat Daderah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltara agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihaknya.
Sebab, dirinya menilai koordinasi dan kerja sama tersebut sangat penting. Sehingga eksekutif dan legislatif bisa bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi ke-34 ini.
“Kita harapkan setelah dilantik ini, kerja sama antaran SKPD khususnya dengan komisi yang membidangi masing-masing dapat lebih ditingkatkan lagi,” pintanya.
Hal itu juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh gubernur dalam sambutannya, terkait penempatan pejabat yang baru itu sudah dianggap sesuai dengan background, pendidikan dan pengalamannya.
“Paling tidak, melihat hal itu, kita berharap seluruh SKPD yang ada ini dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tentunya secara otomatis dalam menjalankan tugasnya sudah tidak ada hambatan lagi karena semuanya sudah sesuai dan memiliki pengalaman,” jelasnya.
Disinggung mengenai beberapa pejabat yang diketahui berasal dari luar Kaltara, dirinya juga tidak menampik hal itu. Namun, dia menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan itu juga tidak harus berasal dari putra atau putri daerah.
Sehingga sejumlah pejabat yang diangkat dan dipercayakan memimpin SKPD tersebut merupakan satu kesatuan atau Bhineka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tapi tetap satu.
“Seperti yang disampaikan pak gubernur tadi, semua diakomodir, ada yang dari Aceh, Sulawesi maupun daerah lainnya,” tuturnya seraya mengatakan jika hal itu bukan suatu permasalahan.
“Tidak apa-apa, lagian jumlahnya juga lebih banyak dari kita di sini,” pungkasnya. (****)
