SAMPANG, BeritaLima.com – Gelombang aksi penolakan kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap Rakyat terus bergulir. Setidaknya dalam satu hari ada dua aksi yang digelar didepan gedung DPRD Sampang.
Aksi pertama dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung di Badan Ekskutif Mahasiswa Sampang (BEM SA). Hal itu dipicu dengan adanya kenaikan harga minyak goreng (Migor), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kenaikan PPN / pajak 1 persen yang dinilai sangat membebani masyarakat, khususnya di Kabupaten Sampang.
Pantauan di lokasi para peserta aksi tetap semangat menyampaikan orasinya, meski dibawah terik matahari di bulan ramadhan, bahkan sekitar 1 jam lebih peserta aksi tak kunjung ditemui oleh ketua DPRD Sampang.
Ketua Koordinator BEM SA, Ali Topan menyampaikan, dalam melakukan aksi pihaknya membawa tiga tuntutan yang harus di setujui oleh ketua dan anggota dewan di Sampang. Tiga tuntutan itu diantaranya, menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN.
Sebab, semua itu akan menjadi beban bagi masyarakat, terlebih minyak goreng (migor) yang sudah menjadi kebutuhan pokok.
“Kami datang kesini untuk meminta secara bersama-sama menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN yang dibuktikan dengan menandatangani tiga tuntutan yang kami bawa,” tuturnya.
“Karena, seandainya para DPR itu tidak setuju dan menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN insyallah tidak akan terjadi. Makanya, kami datang kesini untuk meminta kesepakatan anggota dewan menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Faddol menyampaikan permohonan maaf, karena agak sedikit terlambat dalam menemui peserta aksi. Akan tetapi, terkait tuntutan para peserta aksi pihaknya sudah menyetujui dan menandatangani.
“Kami sepakat menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN sesuai tuntutan para mahasisea tadi,” singkatnya.
Sekedar untuk diketahui, pasca aksi BEM SA selesai, massa dari PPIS dan Forum Ummat Islam Bersatu Madura mulai berdatangan ke depan kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. (FA)
