Kepulauan Sula, beritalimacom– Terkait dengan mulai berkembangnya pungutan liar (Pungli), di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut), yang sudah mengakibatkan sejumlah kepala sekolah dan PNS telah terjerat operasi tangkap tangan (OTT), membuat sejumlah pihak kesal bahkan geram, terutama salah satunya akademisi pemerhati birokrasi di Kabupaten Sula.
Menurut Sahrul Takim salah satu Akademisi yang juga selaku pemerhati birokrasi Pemkab Sula kepada baritalima, Minggu 16/4/2017, kemarin mengungkapkan kekesalannya terhadap proses OTT yang saat itu, menjaring beberapa orang kepala sekolah dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemda Kep. Sul, yang terkesan dibiarkan oleh pihak yang berwewenang di Pemda tersebut.
“OTT yang ada adalah bagian dari pada ketidak mampuan dinas pendidikan dan pemerintah daerah, dalam menciptakan satu regulasi yang baru, saya juga sesali pemerintah daerah (Pemda) yang membiarkan dan justru lepas tangan terhadap tindakan OTT yang ada, bukan berarti menyalahkan dan membenarkan begitu saja akan tetapi ini, merupakan bagian dari pada imbas tidak ada regulasi yang baik untuk menjembatani kepentingan ini.” Kesal Sahrul Takim Akademisi Kabupaten Kepulauan Sula.
Sehingga itu Sahrul Takim menilai dari beberapa kali OTT yang terjadi seperti beberapa waktu lalu, hal itu sepertinya ada dugaan sebuah rencana yang sudah disetting.
“OTT itu mungkin sudah direncanakan atau settingan,” tandasnya. (@dino)
