TRENGGALEK, beritalima.com
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dinilai masih belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid saat dimintai tanggapannya oleh beritalima.com usai menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beberapa waktu lalu.
Menurut dia, Komisi I berani mengatakan statement seperti itu karena didasarkan pada beberapa temuan dari hasil evaluasi dengan BKD.
“Itu berdasarkan hasil evaluasi kami bersama BKD, saat dibandingkan antara prestasi kerja ataupun hasil kinerja saat ini di sandingkan dengan periode sebelumnya,” ungkap Husni (Jumat,10/7/2020).
Masih kata Husni, dari beberapa temuan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bahwa diantara OPD yang ada di jajaran eksekutif belum cermat dalam melaksanakan kegiatan.
“Kami tidak perlu menyebutkan OPD yang dimaksud, namun ada salah satu pimpinan OPD yang belum cermat dalam melakukan pelaksanaan kegiatan,” imbuh dia.
Dalam tata kelola administrasi keuangan, Trenggalek memang telah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian_red) dari BPK. Namun perlu diingat, itu bukan dari jumlah pengalokasian anggaran bagi target pelaksanaan kegiatan. Jadi, dengan adanya WTP bukan berarti semua sudah benar n sesuai sasaran.
“Masih ada evaluasi-evaluasi yang perlu dilakukan,” tandas Husni.
Itu merupakan tugas bersama, terutama BKD yang mempunyai fungsi dalam mengelola SDM (Sumber Daya Manusia) ASN maka manajerial SDM yang tepat dan profesional adalah dukungan utama.
“Tentunya yang harus diprioritaskan adalah peningkatan etos kerja serta integritas dari masing-masing ASN,” tegasnya.
Di tambahkan oleh Politisi Partai Hanura ini, ketika ingin ada peningkatan SDM ASN maka diperlukan berbagai hal sebagai pendorong.Seperti, kepelatihan-kepelatihan, diklat ataupun program sejenis. Tapi itu harus jelas, bentuk dan jenis kegiatannya yang bagaimana serta memerlukan anggaran berapa banyak.
“Jadi kesimpulannya, sebenarnya Komisi I hanya ingin memberikan arahan penganggaran kepada BKD. Semua harus disesuaikan dengan program,” pungkas Husni. (her)
