JAILOLO, beritalima.com – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), mensinyalir sejumlah instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Buktinya, setiap tahun anggaran, PAD daerah tidak mencapai target yang signifikan. Walaupun begitu, berdasarkan amatan beritalima.com, pada massa kepemimpinan Bupati Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando yang telah memasuki 6 (enam) bulan ini, sangat serius menyikapi kemajuan daerah. Namun, sayangnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Halbar Samsuri Majid terlihat tidak bagitu serius dan santai tanpa beban menyikapinya.
Padahal, sesuai data pencapaian target belum maksimal. Buktinya, ketika dikonfirmasi soal target PAD dari masing – masing Instansi, dirinya sarankan ke wartawan langsung temui stafnya yang membidangi data tersebut.
“Terkait pengelola PAD yang telah ditargetkan pada tahun ini, hasilnya sudah ada untuk triwulan I dan II, jadi nanti ambil datanya di staf saya sudah,”hal ini dikemukakan Kadispenda Halbar Samsuri Majid kepada beritalima.com belum lama ini.
Sementara Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Penyuluhan dan Keberatan Dispenda Halbar Hj. Nurdewi B. Abd. Radjak saat dikonfirmasi beritalima.com, Senin (13/6), diruang kerjanya, menunjukan hasil rekapan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai masuk triwulan II Januari – Juni 2016, sudah mencapai Rp 6,9 Milyar atau 20,18 persen, dari target sebesar Rp 34,3 Milyar.
Dengan rincian antaranya, Dispenda ditargetkan sebesar Rp 7,9 milyar realisasi sampai triwulan II sebesar
Rp 1,7 milyar atau 22,60 %, sedangkan Distamben dianggarkan sebesar Rp 1,5 milyar baru terealisasi triwulan II ini sebesar Rp 626 juta lebih atau 41,76 %,
Dinas Kesehatan (Dinkes) dianggarkan sebesar Rp 5,5 milyar telah terealisasi sebesar Rp 56 juta lebih atau 1,02 %, RSUD Jailolo dianggarkan Rp 17,8 milyar telah terealisasi sebesar Rp 4,1 milyar atau 23,17 %, Dinas PU ditargetkan sebesar Rp 115 juta namun terealisasi belum diketahui, Kantor Tata Kota dianggarkan sebesar Rp 241 juta lebih telah terealisasi sebesar Rp 63 juta lebih atau 26,49 %, Dishub dianggarkan sebesar Rp 162 juta terealisasi baru sebesar Rp 50 juta lebih atau 31,22 %, Dukcapil dianggarkan sebesar Rp 132 juta lebih dan terealisasi juga belum diketahui, Dinas lingkungan hidup dan kehutanan ditargetkan sebesar Rp 110 juta untuk terealisasinya belum ada atau 0,00 %, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dianggarkan sebesar Rp 510 juta lebih baru Rp 209 juta realisasinya atau 0,04 %, DisperindagKop sebesar Rp 45 juta realisasi sebesar Rp 8 juta lebi atau 19,11 %, BPMPPTSP sebesar Rp 250 juta realisasi sebesar Rp 209 juta atau 83/86 %, dan Dispora Ret Pariwisata ditargetkan sebesar Rp 50 Juta.
“Jadi untuk data sampai masuk triwulan II ini, realisasi pencapaian lebih besar adalah RSUD Jailolo, BPMPPTSP, juga termasuk Dinas Pertambangan yang tahun lalu target pencapaian dibawa rata – rata tetapi di tahun ini baru memasuki triwulan II sudah memuaskan. Karena pencapaiannya cukup besar, sehingga dengan begitu, mudah-mudahan semuanya dapat mencapai target,”tandasnya.
Lanjut Nurdewi, dari hasil rekapan ini, sesuai tebusan rekening pembayaran bukti penerimaan dari Bank BPD. Apalagi pihak Dispenda juga tetap melakukan koordinasi antara SKPD khususnya pengelola PAD, Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pihak Bank BPD. Hal itu dilakukan karena mengantisipasi salah dalam melakukan imput sehingga diangendakan untuk Rekon,”pungkasnya. (ssd)
