BONDOWOSO , beritalima.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, meluruskan informasi terkait isu penghapusan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Ia menegaskan bahwa keberadaan Pokir tetap dipertahankan karena menjadi salah satu jalur resmi penyampaian aspirasi masyarakat.
Fathur menjelaskan, Pokir bukanlah instrumen untuk membagi paket proyek, melainkan wadah untuk mengusulkan program prioritas berdasarkan kebutuhan warga yang dihimpun para legislator saat melaksanakan reses.
“Pokir itu sifatnya program, bukan proyek. Seluruh usulan yang masuk adalah hasil serap aspirasi masyarakat,” ujar Fathur Rozi selepas rapat paripurna DPRD pada Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterbitkan pada 26 Oktober 2025 justru mempertegas bahwa Pokir tidak boleh dikonversi menjadi paket pekerjaan atau uang. Namun aspirasi masyarakat tetap harus diakomodasi dan disusun dalam bentuk program yang memiliki indikator dan arah yang jelas.
“KPK mengingatkan agar Pokir tidak dijadikan sarana pembagian proyek. Substansinya tetap: program harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat,” kata Fathur.
Anggaran Menurun, Banyak Kegiatan Terdampa
Fathur juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang menurun pada tahun anggaran 2026. Kondisi ini berdampak pada pengurangan anggaran di seluruh perangkat daerah, termasuk program-program yang bersumber dari Pokir. Total anggaran yang sebelumnya mencapai Rp 2,09 triliun pada 2024, kini hanya sekitar Rp 1,8 triliun untuk tahun 2025.
“Bukan hanya Pokir yang terdampak, tapi semua OPD mengalami penyesuaian. Kita harus menerima kenyataan bahwa ruang fiskal kita menurun cukup signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tetap memberikan dukungan terhadap penyesuaian anggaran tersebut. Ia menilai kerja sama antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk menjaga agar program prioritas tetap berjalan.
“Dewan sangat memahami situasi fiskal kita. Dukungan mereka membuat program prioritas tidak terhenti,” tambahnya.
Sejumlah Program Ditunda, Air Bersih Tetap Jalan
Dengan menurunnya anggaran, beberapa kegiatan terpaksa ditunda. Sektor pendidikan dan irigasi menjadi yang paling terdampak. Untuk irigasi, khususnya yang bersumber dari DAK Fisik, tahun ini tidak tersedia, tetapi telah kembali diusulkan untuk tahun berikutnya.
“Beberapa kegiatan pendidikan harus ditunda. Sedangkan DAK Fisik irigasi belum turun tahun ini. Semoga tahun depan bisa terealisasi,” katanya.
Sementara itu, program penyediaan air bersih dan sanitasi tetap dipertahankan karena dianggap sebagai kebutuhan dasar yang mendesak. Pemerintah daerah masih mengalokasikan sekitar Rp 1,2 miliar untuk layanan air minum dan air bersih.
“Air bersih tetap kami jalankan karena itu kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
Upaya Menambah Dukungan Pusat
Pemerintah daerah juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian untuk mencari tambahan pendanaan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian PUPR. Namun Fathur menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memberikan janji sebelum ada keputusan resmi.
“Kita intens berkomunikasi dengan beberapa kementerian. Tapi sebelum ada bukti konkret, kami belum bisa memastikan apa pun. Yang jelas, kami berupaya maksimal agar masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan,” tutupnya. (*/Rois)
