GRESIK,beritalima.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Ahmad Washil Miftahul Rahman, melepas 250 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Airlangga (Unair), Selasa (10/1).
Bertempat di Aula Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, pelepasan kali ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Gresik, Misbahul Munir, dan perwakilan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, Sekda Washil mengatakan, saat ini ada empat hal yang menjadi fokus utama di Kabupaten Gresik. Yaitu, penanganan kemiskinan, stunting, pengembangan UMKM, dan pengelolaan sampah.
“Jadi empat program ini yang kita inginkan agar berintegrasi dengan program KKN Unair. Sehingga nanti perlu adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD atau stakeholder di masing-masing desa.” ujarnya.
Sebagai informasi, KKN Unair yang bertemakan Belajar Bersama Komunitas (BBK) Periode Ke-67, akan dilaksanakan selama tiga minggu. Mulai tanggal 10 Januari – 4 Februari 2023.
Mahasiswa peserta KKN tersebut dibagi menjadi kelompok yang berisikan 9 – 10 orang. Mereka disebar di 25 desa sekitar Kecamatan Cerme.
Lebih lanjut, Sekda Washil juga mengharapkan, seusai KKN, akan ada hasil yang dapat dinikmati oleh warga Cerme.
“Kita harapkan KKN kali ini membawa dampak yang signifikan bagi warga Cerme, meskipun hanya 3 minggu. Jangan sampai setelah 4 Februari ada masalah yang muncul, sehingga dapat mempengaruhi kinerja yang telah dilakukan.” ucapnya.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Unair Nurul Barizah, juga mengatakan, program kerja yang diusung KKN Unair kali ini akan berfokus pada permasalahan yang kerap ditemui di masyarakat.
“Dalam KKN BBK kali ini, kami telah mengusung beberapa program yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kabupaten Gresik. Mulai dari Pendidikan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan,” ujarnya
Nurul juga berpesan agar para mahasiswa dapat menjadi solusi bagi desa yang nantinya ditempati.
“Jangan jadi mahasiswa yang ngeruweti (merepotkan), taati aturan yang berlaku, jaga kehormatan diri dan almamater, dan jadilah problem solver (solusi), bukan problem maker (pembuat masalah) bagi masyarakat desa.” sambungnya.(*)
