BALI, beritalima.com – Usai menghadiri penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat Desa se-Badung, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa langsung melakukan inspeksi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Rabu (21/6/2017).
Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekda Adi Arnawa sempat berkeliling melihat proses pelayanan perizinan kepada masyarakat. Selanjutnya Adi Arnawa memberikan pengarahan kepada 138 pegawai disana. Sekda Adi Arnawa memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Dinas PMPTSP yang telah melaksanakan pelayanan, khususnya pelayanan perizinan dengan baik kepada masyarakat Badung. Diharapkan apa yang telah menjadi visi dan misi dapat tetap dilaksanakan dengan baik demi memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah kepada masyarakat. “Kami mengharpkan seluruh pegawai dapat meningkatkan pelayanan publik di Badung. Melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat sehingga pelayanan publik di Badung menjadi lebih baik,” pintanya.
Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa juga menerangkan mengenai pakta integritas yang baru ditandatangani seluruh ASN dan perangkat desa se-Badung. Dijelaskan, Pakta Integritas merupakan janji ASN untuk melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bila ASN mengingkari pakta integritas tersebut, ASN harus siap menerima sanksi mulai peringatan hingga pemecatan. “Dengan pakta integritas ini akan mampu meningkatkan etos kerja ASN dan perangkat desa di Badung,” tambahnya.
Pj. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agus Aryawan menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pelayanan, pihaknya telah mempunyai visi yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan bertanggungjawab, meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat, tepat dan transparan, memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung serta mengembangkan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (E-Government).(*/sob)
